Soalparigi.id – Kabar Duka di wilayah tambang emas Desa Kayuboko dan Desa Buranga yang intens ramai menjadi konsumsi publik dan pemberitaan media masa belum mampu mengetuk hati nurani Kepala Daerah untuk sekadar berbelasungkawa kepada keluarga korban yang menggali tanah di lokasi tambang rakyat Desa Kayuboko maupun tambang ilegal di Desa Buranga, demi menyambung hidup namun justru menjadi akhir perjalanan hidupnya.
Kamis, 13 Februari 2026 lalu, Norma seorang ibu rumah tangga asal Dusun II Desa Air Panas menjadi korban longsor di area tambang emas Desa Kayuboko. Ia tertimbun tanah tebing galian di sebuah lubang yang, menurut sumber warga, yang dikelola oleh pemodal luar daerah yang dikenal dengan sebutan “Korea”. Hingga kini, belum ada kejelasan apakah lokasi tersebut benar-benar masuk dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) maupun IPR sesuai penetapan pemerintah.
Baca: Tragedi Maut Tambang Kayuboko, DPRD Sulteng Desak Gubernur Turun Tangan, ESDM Tinjau Lokasi Kejadian
Beberapa hari setelah tragedi itu, Gubernur melalui Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan kunjungan lapangan oleh Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) meskipun kunjungan tersebut seakan ditutupi oleh Kabid Minerba Sultanisa yang sama sekali tidak menjawab konfirmasi lebih lanjut terkait informasi hasil kunjungannya ke lokasi tambang di Desa Kayuboko.
Meskipun sebelumnya, jawaban singkat Kabid Minerba telah berikan kepada konfirmasi media ini yang meminta pewarta media ini bersabar sebab masih dalam perjalanan ke lokasi, pada Senin (16/02).
Kehadiran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas ESDM itu menjadi penanda bahwa insiden di pelosok tambang emas itu telah menarik perhatian yang lebih luas. Namun di tingkat kabupaten, sorotan justru mengarah pada ruang yang terasa kosong.
Dua tragedi maut di Kayuboko dan Buranga memantik reaksi keras dari Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng, Muhammad Safri. Ia mendesak investigasi mendalam atas aktivitas pertambangan yang dinilai masih menyisakan banyak tanda tanya, terutama soal legalitas dan pengawasan.
Lambannya penanganan aktivitas ilegal, menurutnya, tak bisa lagi ditoleransi ketika korban jiwa sudah berjatuhan.
Di sisi lain, kritik tajam juga datang dari Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Parigi Moutong. Wakil Ketua Markas Cabang LMP, Hartono Taharudin, secara terbuka menyoroti pola kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong yang dinilai jarang berada di daerah, bahkan tidak menetap di rumah jabatan sebagaimana mestinya.
Menurut Hartono, kehadiran kepala daerah selama ini lebih banyak terlihat dalam agenda-agenda formal yang terjadwal. Setelah itu, Parigi seakan kembali berjalan tanpa denyut langsung dari pemimpinnya.
“Dalam peristiwa duka seperti di Kayuboko dan Buranga, Bupati dan Wakil Bupati tidak hadir di tengah masyarakat. Bahkan, ungkapan belasungkawa secara terbuka pun seolah enggan disampaikan,” ujarnya, Jumat (20/02/2026).
Bagi warga, kehadiran pemimpin bukan sekadar seremoni. Di tengah tangis keluarga korban, di antara deretan sepeda motor yang terparkir di jalan tanah menuju lokasi tambang, yang dibutuhkan adalah empati yang nyata, sebuah sentuhan tangan, tatap muka, dan pernyataan tegas bahwa keselamatan rakyat adalah prioritas.
Di Kabupaten Parigi Moutong, tambang rakyat bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan denyut dapur banyak keluarga. Norma turun ke lubang tambang bukan karena pilihan yang mudah, tetapi karena kebutuhan hidup yang mendesak. Di situlah negara dan pemerintah daerah seharusnya hadir memastikan ruang-ruang kerja rakyat tak berubah menjadi liang kubur.
Kritik LMP juga menyinggung absennya sikap tegas pemerintah daerah terhadap aktivitas pertambangan yang menelan korban jiwa. Kesan pembiaran, kata Hartono, justru memperlebar jarak antara rakyat dan pemimpinnya.
“Parigi Moutong membutuhkan pemimpin yang tinggal, mendengar, dan merasakan langsung denyut kehidupan masyarakatnya,” tegasnya.
Di tengah sorotan itu, rumah jabatan menjadi simbol. Ia bukan sekadar bangunan resmi, melainkan lambang keterbukaan dan akses rakyat kepada pemimpinnya. Ketika rumah itu sepi, pertanyaan pun mengemuka. Di mana pemerintah saat rakyat berduka?
Tragedi di Kayuboko dan Buranga kini bukan hanya soal longsor dan lubang tambang. Ia menjelma menjadi cermin tentang kehadiran atau ketiadaan kepemimpinan di saat genting. Di tanah yang terus digali untuk mencari emas, masyarakat kini juga menggali harapan agar pemimpinnya benar-benar pulang dan berdiri bersama mereka.
