Soalparigi.ID – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, S.Kom., secara resmi membuka Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmeng) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Kegiatan berlangsung di Auditorium Kantor Bupati, Rabu (26/11/2025), dan diikuti para kepala sekolah TK, SD, SMP, pengawas sekolah, serta pejabat terkait.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sosialisasi tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Parigi Moutong. Ia menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan kebijakan baru pemerintah pusat dapat diterapkan secara optimal di daerah.
Bupati menjelaskan bahwa regulasi terbaru ini merupakan bagian dari reformasi fundamental sektor pendidikan yang digagas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Abdul Muti, M.Ed.
“Permendikdasmeng Nomor 7 Tahun 2025 membawa paradigma baru dalam proses seleksi dan penugasan kepala sekolah. Kepemimpinan satuan pendidikan harus kuat, visioner, dan adaptif agar mampu mencetak SDM yang unggul dan berdaya saing,” tegas Bupati Erwin.
Ia juga menyinggung hasil pertemuannya dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada 3 September 2025 di Jakarta, yang menekankan tiga poin penting:
- Peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah melalui penempatan berbasis merit dan kebutuhan riil daerah.
- Afirmasi bagi daerah berkarakteristik khusus, termasuk Parigi Moutong, agar tidak tertinggal dalam implementasi kebijakan nasional.
- Penguatan pelatihan kepemimpinan sekolah dan pengembangan karir berkelanjutan.
Lebih lanjut, Bupati memaparkan beberapa poin krusial dalam Permendikdasmeng 7/2025, antara lain penataan masa penugasan kepala sekolah yang lebih terstruktur, penguatan kompetensi manajerial, supervisi, kewirausahaan, serta kepemimpinan pembelajaran. Program Guru Penggerak juga menjadi jalur strategis dalam menyiapkan calon kepala sekolah berkualitas.
Menurut Bupati, regulasi ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk memetakan kebutuhan kepala sekolah secara kontekstual namun tetap mengacu pada standar nasional.
“Implikasi peraturan ini besar. Kepala sekolah dituntut terus meningkatkan kapasitas diri menjadi pemimpin pembelajaran yang transformasional. Peran pengawas sekolah juga sangat penting sebagai pendamping kebijakan di lapangan,” ujarnya.
Bupati menegaskan bahwa harmonisasi antara visi daerah dan kebijakan pusat adalah kunci keberhasilan pembangunan pendidikan di Parigi Moutong. Pemerintah daerah melalui BKPSDM dan Dinas Pendidikan berkomitmen memastikan proses penugasan, pembinaan, hingga evaluasi kepala sekolah berjalan transparan, akuntabel, dan bebas intervensi non-profesional.
Menutup sambutan, Bupati berharap kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi ruang belajar dan diskusi bagi seluruh peserta.
“Mari kita berkolaborasi menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif, inklusif, dan berkualitas demi melahirkan generasi Parigi Moutong yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing,” pungkasnya.
Kegiatan turut dihadiri Sekretaris Daerah Parigi Moutong Zulfinasran, pejabat pimpinan tinggi pratama, narasumber dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sulawesi Tengah, serta ratusan peserta dari berbagai jenjang pendidikan.
