Soalparigi.id – Usai tragedi maut yang terjadi di lokasi penambangan emas di Desa Kayuboko, Kamis (13/02/26). Gubernur bersama Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah melayat sorotan tajam dari sekretaris Komisi III DPRD Sulteng dengan desakan investigasi mendalam soal insiden yang menelan korban di lokasi tambang di Parigi Moutong.
Kabar dua tragedi maut dilokasi tambang Kabupaten Parigi Moutong diantarnya Desa Kayuboko dan Desa Buranga memantik reaksi keras dari Muhammad Safri Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng. Reaksi kecaman pun dilontarkan buntut lambannya penanganan aktifitas ilegal hingga menelan korban jiwa.
Diketahui sebelumnya penelusuran media ini terungkap bahwa insiden tanah longsor di area tambang Desa Kayuboko yang terjadi pada Kamis 13/02 lalu, menyebabkan salah seorang ibu rumah tangga atas nama Norma meninggal dunia akibat tertimbun tanah tebing galian lubang tambang.
Menurut sumber, Norma diketahui merupakan warga Dusun II Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat. Almarhumah disebut sehari-hari beraktivitas sebagai penambang di area tambang Kayuboko untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Masih dalam sumber yang sama, insiden maut tersebut terjadi di lokasi lubang yang disebut milik ‘Korea’ salah satu pemodal dari luar daerah yang melakukan aktifitas pertambangan di Desa Kayuboko dan belum diketahui pasti apakah lokasi tersebut termaksud wilayah pertambangan rakyat (WPR) sesuai penetapan Pemerintah sebelumnya.
Muhamad Safri yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng itupun menyampaikan rasa prihatin dan ucapan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Namun, di balik rasa duka tersebut, Safri menegaskan bahwa insiden ini merupakan tamparan keras bagi pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Kami sangat prihatin dan turut berduka atas peristiwa tersebut. Ini bukan sekadar musibah, tetapi tamparan keras bagi pemerintah dan aparat penegak hukum yang dinilai lamban bertindak sehingga aktivitas PETI dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan serius,” tegas Safri kepada dalam keterangannya yang diterima media, Senin (16/2/2026).
Ancaman nyata yang sistematis bagi keselamatan publik dan kelestarian lingkungan. Ia memperingatkan bahwa selama tidak ada tindakan konkret, lubang-lubang tambang ilegal akan terus menjadi kuburan massal bagi warga lokal.
“Kondisi ini tidak menutup kemungkinan akan terus berulang jika tidak ada sikap tegas dan tindakan nyata dari para pemangku kepentingan. Kita tidak boleh membiarkan nyawa rakyat melayang sia-sia hanya karena pembiaran,” ujarnya Safri dengan nada keras.
Safri secara khusus menagih sikap tegas Gubernur Sulawesi Tengah untuk menertibkan seluruh aktivitas tambang ilegal di wilayahnya. Safri menilai, upaya yang dilakukan pemerintah selama ini masih bersifat seremoni dan minim eksekusi.
Dirinya menyebut Rapat Koordinasi Penataan Tata Kelola Pertambangan Ramah Lingkungan yang dipimpin Gubernur beberapa waktu lalu tidak ada gunanya jika di lapangan praktik ilegal masih melenggang bebas.
“Rapat koordinasi jangan hanya sebatas komitmen di atas kertas tanpa tindakan yang jelas dan nyata di lapangan. Rakyat butuh perlindungan, bukan sekadar dokumen atau pernyataan normatif di depan media,” cecarnya.
“Jika Gubernur tidak segera mengambil langkah ekstrem, maka pemerintah secara tidak langsung ikut bertanggung jawab atas setiap tetes darah yang tumpah di lokasi tambang ilegal tersebut,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditayangkan upaya konfirmasi kepada Aparat Penegak Hukum di semua tingkatan masih terus dilakukan.
Sementara itu ESDM Provinsi Sulawesi Tengah melalui Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Sultanisah saat dikonfirmasi, Senin 16/2 meminta pewarta media bersabar sebab sementara berada di perjalanan menuju lokasi area pertambangan di Desa Kayuboko.
