Soalparigi.ID – Kegiatan Halal Bihalal yang digelar di Pantai Wisata Ampera, Desa Tomini, Minggu (29/3/2026), tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi pasca-Idulfitri. Forum yang dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah H. Anwar Hafid dan Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase ini berkembang menjadi ruang penyampaian sejumlah isu strategis daerah, mulai dari penguatan persatuan hingga penanganan praktik illegal fishing di wilayah pesisir.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah masyarakat, terutama setelah momentum politik dan dinamika sosial yang kerap memunculkan perbedaan pandangan. Ia mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kesatuan antara pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, Halal Bihalal harus dimaknai lebih dari sekadar tradisi tahunan. Momentum tersebut dinilai sebagai titik awal untuk menghapus sekat, memperbaiki hubungan sosial, serta memperkuat kolaborasi lintas elemen dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Gubernur juga menyoroti pentingnya literasi informasi di tengah masyarakat. Ia mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, serta mengedepankan proses klarifikasi atau tabayun sebelum menyebarkan informasi lebih lanjut.
Pesan tersebut dinilai relevan dengan kondisi saat ini, di mana arus informasi yang cepat sering kali tidak diiringi dengan verifikasi yang memadai. Kesalahan dalam menerima atau menyebarkan informasi berpotensi memicu konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
Sementara itu, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase dalam sambutannya mengangkat sejumlah persoalan konkret yang dihadapi daerah, salah satunya praktik illegal fishing yang masih terjadi di wilayah perairan setempat. Ia mengungkapkan bahwa meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, aktivitas penangkapan ikan secara ilegal masih kerap ditemukan, terutama pada malam hari.
Menurut Bupati, pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi serta pemasangan imbauan larangan di sejumlah titik. Namun, efektivitas langkah tersebut masih terbatas tanpa adanya pengawasan yang lebih intensif di lapangan.
Ia menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah merespons kondisi tersebut dengan rencana dukungan sarana patroli laut. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan serta menekan praktik illegal fishing yang merugikan nelayan lokal dan ekosistem laut.
Selain isu perikanan, Bupati juga menyoroti pentingnya optimalisasi sektor unggulan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komoditas seperti kakao, durian, dan tambak dinilai memiliki potensi besar, namun hingga kini kontribusinya terhadap pendapatan daerah masih belum maksimal.
Menurutnya, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas tersebut, baik melalui pengolahan, pemasaran, maupun penguatan rantai distribusi. Tanpa pengelolaan yang tepat, potensi besar tersebut dikhawatirkan tidak memberikan dampak signifikan bagi perekonomian daerah.
Di sisi lain, isu pemanfaatan sumber daya alam di sektor pertambangan juga turut menjadi perhatian. Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mengambil keputusan secara sepihak dalam menetapkan wilayah pertambangan.
Ia memastikan bahwa setiap usulan akan melalui kajian komprehensif yang mempertimbangkan aspek tata ruang, lingkungan, serta dampak sosial bagi masyarakat. Selain itu, mekanisme musyawarah desa menjadi syarat utama sebelum suatu wilayah ditetapkan sebagai area pertambangan.
Pendekatan ini dinilai penting untuk mencegah konflik serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat. Pemerintah, kata Bupati, tidak akan melanjutkan proses jika tidak mendapatkan persetujuan dari warga setempat.
Dalam konteks yang lebih luas, kegiatan Halal Bihalal tersebut juga menjadi refleksi penting bagi masyarakat untuk memperkuat kembali nilai-nilai kebersamaan setelah perayaan Idulfitri. Momentum ini diharapkan mampu meredam perbedaan yang sempat muncul, sekaligus memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat.
Kehadiran dua pimpinan daerah dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa forum informal seperti Halal Bihalal dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Selain mempererat hubungan, forum ini juga menjadi media penyampaian isu-isu strategis secara lebih terbuka.
Dengan mengangkat berbagai persoalan mulai dari persatuan sosial, literasi informasi, illegal fishing, hingga pengelolaan potensi daerah, kegiatan ini mencerminkan bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat.
Ke depan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Tanpa dukungan bersama, berbagai program yang dirancang berpotensi tidak berjalan efektif di lapangan.
Momentum Halal Bihalal di Tomini pun diharapkan tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan menjadi titik awal penguatan kolaborasi yang lebih konkret. Dengan demikian, berbagai persoalan yang dihadapi daerah dapat ditangani secara bersama, demi mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Parigi Moutong.
