Soalparigi.ID – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, melakukan audiensi dengan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia guna mendorong percepatan pembangunan kawasan transmigrasi, Selasa (3/3/2026), di Jakarta Selatan.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman bersama jajaran pejabat kementerian. Turut mendampingi Bupati, Wakil Bupati Abdul Sahid, Sekretaris Daerah Zulfinasran, serta sejumlah pimpinan OPD.
Dalam pertemuan itu, Bupati memaparkan sejarah panjang program transmigrasi di Parigi Moutong yang dimulai sejak 1962. Program tersebut dinilai berkontribusi besar terhadap pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan di daerah.
Ia menjelaskan, kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya memiliki potensi unggulan, seperti produksi durian, padi, kelapa, kakao, serta sektor perikanan tangkap dan budidaya yang cukup besar.
Meski demikian, Bupati juga mengungkapkan sejumlah kendala yang masih dihadapi, di antaranya tingginya angka kemiskinan, kerusakan infrastruktur jalan, kerusakan jaringan irigasi, serta keterbatasan akses permodalan dan teknologi bagi masyarakat.
“Kami berharap adanya dukungan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan kawasan transmigrasi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Erwin.
Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengajukan sejumlah usulan strategis, antara lain pembangunan infrastruktur kawasan, pengembangan ekonomi berbasis perikanan dan pertanian, pembangunan tempat pelelangan ikan, hingga penguatan koperasi nelayan.
Menanggapi hal itu, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman menyampaikan bahwa pihaknya akan mempelajari seluruh usulan yang diajukan pemerintah daerah.
Ia juga menekankan pentingnya fokus pada pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan ekosistem ekonomi di kawasan transmigrasi.
“Pembangunan kawasan transmigrasi harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat serta membuka peluang kerja,” ujarnya.
Selain itu, Menteri mengungkapkan adanya minat investasi dari pihak swasta untuk pengembangan komoditas kelapa dengan kebutuhan lahan cukup luas. Pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif dan berkelanjutan.
