Soalparigi.ID — Perjuangan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, agar daerah penghasil nikel mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang adil mulai membuahkan hasil. Setelah pernyataannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI viral, pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) langsung merespons.
Kepala Bappenas meminta Gubernur Anwar menyusun kajian resmi sebagai langkah awal pembahasan di tingkat nasional. Kajian ini diharapkan membuka peluang bagi Sulawesi Tengah memperoleh porsi DBH yang lebih proporsional dibandingkan saat ini.
“Alhamdulillah, saya ditelepon langsung oleh Kepala Bappenas yang meminta Pemprov Sulteng menyiapkan kajian resmi agar bisa dipresentasikan di Jakarta. Dari situ kita bisa mengusulkan kepada Bapak Presiden bagaimana proporsi DBH yang adil untuk masyarakat Sulawesi Tengah,” ujar Anwar Hafid, Kamis (1/5/2025).
Anwar menegaskan perjuangan ini sudah lama ia suarakan sejak menjabat sebagai Bupati Morowali. Menurutnya, Sulawesi Tengah merupakan penyumbang devisa besar melalui industri smelter nikel, sehingga pembagian DBH harus adil, baik untuk kabupaten penghasil maupun provinsi secara keseluruhan.
Dukungan terhadap perjuangan ini datang dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, aktivis, hingga masyarakat umum. Pemprov Sulteng juga tengah menyiapkan program prioritas yang akan dibiayai DBH, termasuk beasiswa Berani Cerdas yang hingga kini telah didaftarkan sekitar 50 ribu warga.
Sebelumnya, Anwar Hafid sempat menggegerkan RDP di DPR RI dengan pernyataannya soal ketimpangan DBH. Ia menilai, meski Sulawesi Tengah menjadi salah satu kontributor terbesar penerimaan negara dari nikel, daerahnya hanya menerima sekitar Rp200 miliar per tahun, jauh dari proporsi yang layak dibanding dampak lingkungan dan sosial yang ditanggung. Kritik kerasnya itu kemudian memicu respons cepat dari Bappenas.
