Soalparigi.id – Bupati Parigi Moutong (Parimo), H. Erwin Burase, akui belum mengetahui besaran nilai anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) para legislatif DPRD yang menjadi sorotan publik usai dugaan penambahan nilai diujung pengesahan anggaran tahun 2026.
“Saya tidak tahu soal pokir, karena pembahasan kemarin saya tidak masuk. Nanti kita coba tanyakan yang hadir, kemarin saya minta Wakil Bupati mewakili,” ujar Erwin kepada wartawan, Selasa (2/1/2026).
Baca juga berita : Dugaan Polemik Pokir DPRD Parimo: Dari Rp10 Miliar hingga Isu Tambahan Rp25 Miliar
Hingga saat ini Bupati Parigi Moutong Erwin Burase menuturkan sampai dengan saat ini dirinya belum mendapatkan laporan lengkap terkait besaran maupun rincian permintaan anggaran Pokir DPRD.
Olehnya Bupati menuturkan akan melakukan pengecekan lebih lanjut kepada pihak-pihak yang hadir dalam rapat pembahasan tersebut.
“Soal pokir saya belum tahu. Itu nanti saya tanyakan lagi, berapa sebenarnya angka yang diminta oleh DPRD,” katanya.
Disisi lain Bupati Erwin menganggap secara prinsip pengajuan anggaran Pokir DPRD merupakan hal yang wajar selama masih sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan benar benar menyasar pada kebutuhan masyarakat.
“Menurut saya DPRD itu wajar. Karena kita datang ke masyarakat sama seperti anggota DPR. Kalau tidak diberikan anggaran yang bisa langsung kita turunkan ke masyarakat, pasti kita akan sulit diterima oleh masyarakat,” jelasnya.
BACA : Polemik Pokir di Parigi Moutong: DPRD Disorot, Risiko Korupsi Mengemuka
Dalam penekanannya anggaran Pokir seharusnya berangkat dari hasil reses anggota DPRD dan dimasukkan sesuai mekanisme yang telah diatur. Dan setiap usulan kata ia, harus memiliki data yang jelas, termasuk waktu reses, pihak pengusul, serta kehadiran masyarakat dalam kegiatan tersebut.
“Yang paling penting itu sesuai kemampuan daerah dan betul-betul tepat sasaran ke masyarakat melalui hasil reses. Ada aturannya, karena data yang diinput itu ada kamus e-pokir. Harus jelas resesnya kapan, tanggal berapa, yang meminta siapa, dan yang bersangkutan harus hadir,” paparnya.
Terkait berkembangnya berbagai isu mengenai anggaran Pokir DPRD, Bupati menegaskan belum dapat memberikan penilaian lebih jauh sebelum memperoleh data yang lengkap dan menyeluruh.
“Itulah, saya belum tahu sama sekali. Nanti tanyakan lagi ke Pak Wakil Bupati, yang hadir saat pembahasan,” pungkasnya.
