Soalparigi.ID — Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, menegaskan bahwa efisiensi fiskal dan peningkatan kualitas pendidikan merupakan dua pilar utama dalam menekan angka kemiskinan di daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, Sekretaris Daerah Novalina, dan Kepala Perwakilan BPKP Sulteng Agus Yulianto di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Rabu (15/10/2025).
Dalam arahannya, Gubernur Anwar meminta seluruh perangkat daerah memahami semangat Sembilan Berani, terutama keberanian dalam melakukan efisiensi penggunaan anggaran agar belanja pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ia menilai masih banyak program dengan anggaran besar tetapi manfaatnya kecil karena terserap habis oleh biaya operasional dan kegiatan seremonial.
“Belanja program harus murni untuk rakyat, bukan habis untuk perjalanan dinas atau urusan administratif. Kalau dari seratus miliar anggaran hanya tiga puluh miliar yang dirasakan masyarakat, itu artinya ada yang salah. Kita ingin APBD memberi manfaat langsung bagi mereka yang membutuhkan,” tegasnya.
Anwar menekankan bahwa efisiensi bukan berarti memangkas pelayanan, tetapi menata ulang postur fiskal agar setiap rupiah memberi dampak nyata. Ia juga meminta penyusunan APBD 2026 dilakukan lebih cermat dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar penyerapan anggaran.
Selain efisiensi fiskal, Gubernur menyoroti pentingnya peningkatan sektor pendidikan sebagai strategi jangka panjang pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data, masih banyak lulusan SMP di Sulawesi Tengah yang tidak melanjutkan ke SMA. Ia meminta Dinas Pendidikan melakukan pemetaan menyeluruh untuk menemukan akar persoalan agar solusi dapat diberikan tepat sasaran.
“Kita harus tahu berapa anak tamat SMP yang tidak lanjut ke SMA, dan kenapa. Kalau karena biaya, pemerintah sudah bantu lewat BOSDA dan beasiswa. Target saya, tahun 2026 rata-rata lama sekolah di Sulteng bisa naik dari sembilan tahun menjadi dua belas atau bahkan tiga belas tahun,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan merupakan faktor dominan dalam menurunkan angka kemiskinan. Daerah dengan rata-rata lama sekolah tinggi, menurut Anwar, terbukti memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah berdasarkan riset BPS.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti lambatnya pembaruan data kemiskinan di aplikasi 6NG milik Kementerian Sosial. Ia menilai proses validasi data yang terlalu lama membuat kebijakan penyaluran bantuan tidak sinkron di lapangan. Bahkan, ditemukan penerima bantuan yang sudah meninggal dunia namun masih tercatat aktif.
Menurutnya, proses sinkronisasi data antara daerah dan pusat idealnya dilakukan dalam waktu satu hingga dua minggu agar kebijakan yang diambil berbasis data terkini. Ia pun mengusulkan agar Dinas Sosial, Bappeda, BPS, dan Kementerian Sosial duduk bersama dalam satu forum untuk menyatukan dataset kemiskinan daerah.
Gubernur Anwar juga memberikan apresiasi kepada BPKP Sulawesi Tengah atas peran pengawasan dan pendampingan terhadap program-program pemerintah daerah. Ia menyebut teguran dan kritik dari BPKP merupakan bentuk perhatian agar pemerintah terus berbenah.
“Kita harus bersyukur kalau ada yang menegur dan mengingatkan kita. Itu tandanya kita disayangi. Lebih baik dimarahi karena ingin kita maju, daripada dipuji tapi justru ditinggalkan dalam kesalahan,” ucapnya disambut tawa peserta rapat.
Menutup arahannya, Gubernur meminta Bappeda dan Dinas Pendapatan segera menjadwalkan pertemuan bersama para bupati dan kepala dinas terkait untuk membahas kemandirian fiskal daerah. Rapat tersebut akan melibatkan BPS, BPKP, serta unsur Kementerian Keuangan guna memperkuat basis pendapatan daerah dan menyiapkan strategi pembangunan berkelanjutan.
