Soalparigi.ID – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memperkuat langkah penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dengan menjalin kolaborasi strategis bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Upaya ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menghadirkan tata kelola pertambangan yang tertib, berkeadilan, serta berpihak pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Gubernur Anwar Hafid menjelaskan bahwa Kementerian ESDM menyambut positif seluruh langkah yang ditempuh pemerintah daerah dalam menertibkan aktivitas PETI. Selain tidak berizin, kegiatan pertambangan ilegal juga telah menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan di sejumlah wilayah.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Anwar Hafid dalam Rapat Koordinasi bersama Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM, Rieke Jeffri Huwae, pada Senin (13/10/2025).
“Alhamdulillah, kami membicarakan banyak hal tentang pertambangan tanpa izin. Pak Dirjen memberikan jalan tengah yang bisa kita tempuh untuk menertibkan tambang ilegal ini,” ujar Gubernur Anwar Hafid.
Ia menegaskan bahwa persoalan PETI merupakan tugas krusial yang menjadi prioritas sejak awal masa kepemimpinannya. Hampir setiap permasalahan tambang ilegal, kata Anwar, selalu berujung di meja kerjanya.
“Ini hal yang sangat penting dan krusial. Harapan kami, langkah penertiban ini bisa memberi kontribusi nyata bagi masyarakat. Sejak awal saya menjabat, menertibkan PETI sudah menjadi tugas utama saya demi menghindari kerusakan lingkungan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan langkah-langkah penertiban akan dilakukan secara terukur, berkeadilan, dan tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal.
Kolaborasi dengan pemerintah pusat diharapkan menjadi kunci pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Sulawesi Tengah.
Sebagai tambahan, Gubernur Anwar Hafid turut menyampaikan aspirasi masyarakat Poboya kepada Dirjen Penegakan Hukum ESDM terkait aktivitas pertambangan di wilayah mereka. Usai rapat koordinasi, Gubernur bersama pihak Kementerian ESDM langsung meninjau kawasan tambang Poboya untuk memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai kaidah pertambangan yang baik dan benar, serta meninjau langsung kondisi lapangan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
