Soalparigi.ID — Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Kehadiran pimpinan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut menjadi penegasan komitmen daerah dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam pelaksanaan program-program prioritas nasional yang ditargetkan mempercepat pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Rakornas tahun ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.” Forum tersebut dipandang strategis karena menjadi ruang konsolidasi kebijakan lintas sektor, sekaligus penyamaan langkah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Rakornas dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo secara resmi membuka kegiatan dan menyampaikan arahan strategis kepada seluruh peserta yang hadir dari berbagai unsur pemerintahan.
Agenda ini menjadi salah satu forum nasional terbesar yang mempertemukan pimpinan kementerian/lembaga, kepala daerah, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia. Pemerintah menilai koordinasi yang solid antarlevel pemerintahan menjadi kunci utama agar program prioritas dapat berjalan tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam laporan yang disampaikan pada forum tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut jumlah peserta Rakornas mencapai 4.011 orang. Jumlah tersebut terdiri dari unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari berbagai tingkatan.
Peserta dari tingkat pusat tercatat sebanyak 525 orang, meliputi para Menteri Koordinator, Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, serta pimpinan lembaga strategis nasional. Turut hadir pula unsur pertahanan dan keamanan seperti Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala BIN.
Selain itu, peserta dari pusat juga mencakup pimpinan lembaga negara, penasihat dan utusan khusus presiden, pejabat eselon I kementerian/lembaga, hingga perwakilan pejabat utama TNI-Polri. Kehadiran lintas sektor tersebut memperlihatkan bahwa Rakornas bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum penguatan kebijakan nasional secara menyeluruh.
Sementara itu, dari unsur pemerintah daerah jumlah peserta tercatat lebih besar yakni 3.486 orang. Mereka terdiri dari jajaran kepala daerah mulai dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta unsur pendukung lainnya.
Mendagri menyebut, peserta daerah juga melibatkan pimpinan DPRD, unsur TNI dan Polri di daerah, kejaksaan, Badan Intelijen Daerah, hingga lembaga teknis seperti Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi maupun kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Mendagri menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda siap mengawal dan mendukung program prioritas Presiden, sebagai bagian dari langkah mendorong lompatan kemajuan bangsa.
“Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025–2029 sebagai penjabaran visi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Berbagai capaian positif telah diraih pada tahun pertama. Keberhasilan tersebut akan semakin dioptimalkan pada tahun 2026 melalui kesamaan gerak dan langkah antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Menteri Dalam Negeri.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa periode 2026 diposisikan sebagai fase penguatan implementasi. Pemerintah pusat menilai keberhasilan program prioritas sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam menurunkan kebijakan nasional ke program nyata di lapangan.
Rakornas juga menjadi forum penyamaan arah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari penguatan layanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga upaya memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial.
Dalam konteks tersebut, kehadiran Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny Lamadjido dinilai penting sebagai bentuk dukungan aktif Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap agenda pembangunan nasional. Pemprov Sulteng menegaskan siap bersinergi dan mengambil peran strategis sesuai kewenangan daerah.
Sinergi pusat dan daerah menjadi salah satu faktor utama agar program prioritas tidak berhenti pada level kebijakan, melainkan benar-benar menjangkau kebutuhan masyarakat hingga ke wilayah-wilayah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyelaraskan program kerja daerah dengan arah pembangunan nasional.
Keterlibatan kepala daerah dalam Rakornas juga membuka ruang koordinasi langsung, baik untuk menyampaikan kebutuhan daerah maupun menerima arahan strategis pemerintah pusat. Melalui forum ini, pemerintah ingin memastikan tidak terjadi kesenjangan kebijakan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan program prioritas.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa komitmen tersebut akan diterjemahkan dalam langkah-langkah konkret melalui penguatan perencanaan pembangunan, optimalisasi program prioritas daerah, serta dukungan penuh terhadap agenda nasional yang selaras dengan kepentingan masyarakat Sulawesi Tengah.
Dengan keikutsertaan dalam Rakornas 2026, Pemprov Sulteng berharap koordinasi lintas pemerintahan dapat semakin solid, sehingga implementasi program prioritas Presiden dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan berdampak nyata.
Rakornas ini juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi antardaerah dan pusat dalam mendorong pencapaian target pembangunan jangka panjang, termasuk visi besar Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan konsistensi kebijakan dan kerja bersama seluruh komponen bangsa.
