Soalparigi.ID – Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menyampaikan penjelasan resmi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Penyampaian berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Senin (16/6/2025).
Dalam sambutannya, Bupati mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah mengagendakan pembahasan Raperda tersebut. Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik membutuhkan sinergi kuat antara DPRD dan pemerintah sebagai mitra sejajar, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“DPRD dan pemerintah daerah memiliki hubungan kemitraan erat dalam penyusunan serta pengawasan APBD. Kemitraan ini adalah fondasi penting untuk melahirkan kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat,” ujar Erwin Burase.
Bupati kemudian memaparkan capaian realisasi APBD tahun 2024 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai Rp1,83 triliun atau 98,35% dari target, sementara belanja daerah terealisasi Rp1,80 triliun atau 96,81% dari alokasi.
Rincian capaian lainnya yaitu:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): 98,99%
- Pendapatan transfer: 98,49%
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah: 85,46%
- Belanja modal: 91,64%
- Belanja tidak terduga: 87,88%
Selain itu, pemerintah daerah juga melaporkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 sebesar Rp28,92 miliar.
Menurut Bupati, capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah serta fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD.
“Kami berharap sinergi yang sudah terjalin dapat terus ditingkatkan agar pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Raperda pertanggungjawaban APBD 2024 ini selanjutnya akan dibahas oleh DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional pemerintah daerah kepada masyarakat.
