Soalparigi.ID — Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, menegaskan pentingnya langkah cepat dan proaktif dari pemerintah daerah dalam menghadapi kebijakan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Badan Anggaran DPR RI, Kementerian Keuangan, Forkopimda, perbankan, serta seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah, yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (5/11/2025).
Rapat tersebut membahas kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak langsung pada penurunan nilai transfer ke seluruh daerah, termasuk Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, menegaskan pentingnya penerapan keadilan fiskal bagi daerah, khususnya dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH). Ia menilai Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah penyumbang devisa negara terbesar dari sektor sumber daya alam, berhak memperoleh porsi DBH yang lebih proporsional.
“Dana Bagi Hasil yang adil bukan semata soal angka, tetapi soal keadilan pembangunan. Daerah penghasil harus ikut menikmati hasil dari kekayaan buminya sendiri,” ujar Gubernur Anwar Hafid.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten siap melakukan penyesuaian kebijakan fiskal daerah dengan tetap menjaga stabilitas pelayanan publik. Ia mengakui, salah satu tantangan utama yang dihadapi daerah adalah tingginya belanja pegawai, yang memerlukan dukungan serta kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat.
“Usulan kami sudah disampaikan langsung kepada Badan Anggaran DPR RI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB. Kami berharap ada kebijakan yang dapat meringankan beban fiskal daerah,” jelas Bupati Erwin.
Bupati juga memastikan bahwa berbagai program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Ketahanan Pangan, serta program sosial dan infrastruktur lainnya, akan tetap berjalan di daerah melalui komunikasi intensif antara pemerintah daerah dan kementerian terkait.
“Khusus program Makanan Bergizi Gratis, kami berharap pengelolanya dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah agar pengawasan dan pelaksanaannya berjalan optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akan terus menjaga kualitas pelayanan publik agar masyarakat tidak terdampak langsung oleh penyesuaian kebijakan fiskal nasional.
“Yang terpenting, masyarakat tidak boleh dirugikan. Kami akan terus berkoordinasi agar Dana Transfer Daerah, termasuk Dana Pokok Pikiran (Pokir), tetap mengalir ke Parigi Moutong,” tegas Bupati Erwin Burase.
Melalui langkah-langkah strategis dan koordinasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan fiskal nasional.
