Soalparigi.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mendorong penguatan kawasan transmigrasi Bahari Tomini Raya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Tengah. Usulan tersebut disampaikan langsung Bupati Parigi Moutong Erwin Burase saat melakukan audiensi dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Erwin Burase didampingi Wakil Bupati Abdul Sahid, Sekretaris Daerah Zulfinasran, Asisten Perekonomian Aswini Dimpel, tenaga ahli serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah terkait.
Audiensi ini bertujuan memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan kawasan transmigrasi di Parigi Moutong, khususnya kawasan Bahari Tomini Raya yang dinilai memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Bupati Erwin Burase menjelaskan bahwa program transmigrasi di wilayah Parigi Moutong memiliki sejarah panjang dan telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi daerah.
Program tersebut pertama kali dimulai pada tahun 1962 ketika sebanyak 52 kepala keluarga atau 248 jiwa asal Bali ditempatkan di Satuan Pemukiman Nambaru yang kini menjadi Desa Sumber Sari, Kecamatan Parigi Selatan.
Program transmigrasi kemudian berlanjut pada tahun 1967 dan 1968 dengan kedatangan 295 kepala keluarga atau sekitar 1.453 jiwa yang berasal dari Bali dan Jawa. Mereka ditempatkan di Satuan Pemukiman Torue dan Tolai.
Pada perkembangan berikutnya, program transmigrasi juga melibatkan masyarakat dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali hingga Nusa Tenggara Barat.
Selain transmigrasi umum, terdapat pula program transmigrasi yang berasal dari skema APPDT, swakarsa, hingga penempatan pengungsi dari konflik Poso.
Menurut Bupati, keberadaan kawasan transmigrasi telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan Parigi Moutong, terutama dalam penguatan sektor ekonomi berbasis sumber daya alam.
Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya saat ini memiliki berbagai komoditas unggulan yang potensial untuk dikembangkan.
Produksi durian di kawasan tersebut tercatat mencapai sekitar 903,9 ton per tahun. Sementara produksi padi mencapai 3.742 ton per tahun.
Komoditas perkebunan juga menunjukkan potensi besar, seperti kelapa dengan produksi sekitar 8.975 ton per tahun serta kakao yang mencapai 2.437 ton per tahun.
Selain itu, sektor perikanan juga menjadi salah satu kekuatan utama kawasan ini. Produksi perikanan tangkap tercatat mencapai 8.134 ton per tahun, sementara perikanan budidaya sekitar 2.759 ton per tahun.
Dengan potensi tersebut, pemerintah daerah menilai kawasan Bahari Tomini Raya dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis agro-maritim yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat.
Namun di sisi lain, pemerintah daerah juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.
Salah satu persoalan utama adalah tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong yang mencapai lebih dari 117 ribu jiwa.
Selain itu, kondisi infrastruktur jalan di kawasan transmigrasi juga masih membutuhkan perbaikan. Dari total panjang jalan kawasan sekitar 330,61 kilometer, sebanyak 192,75 kilometer di antaranya mengalami kerusakan.
Permasalahan lainnya adalah kerusakan enam daerah irigasi dengan luas area mencapai sekitar 1.008 hektare yang berdampak pada produktivitas pertanian masyarakat.
Akses terhadap permodalan juga masih terbatas, terutama bagi masyarakat yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan.
Di samping itu, dukungan teknologi, peralatan perikanan, serta fasilitas pengolahan hasil pertanian dinilai masih belum memadai untuk meningkatkan nilai tambah produksi masyarakat.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Erwin Burase dalam pertemuan tersebut.
Dalam audiensi itu, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Kementerian Transmigrasi.
Usulan pertama berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, termasuk pembangunan RTJK sisa daya tampung, pembangunan jalan lingkungan kawasan, tanggul abrasi pantai serta pembangunan drainase tipe 70.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan program pengembangan ekonomi kawasan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi.
Program tersebut antara lain pengembangan lahan usaha kapal tangkap dan bagan apung, pembangunan sentra pelelangan ikan, pengembangan wisata bahari berbasis transmigrasi serta penguatan koperasi nelayan Merah Putih.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman merespons positif berbagai usulan yang disampaikan pemerintah daerah.
Ia menyampaikan bahwa seluruh proposal yang diajukan akan dipelajari dan dibahas lebih lanjut di tingkat kementerian untuk melihat kemungkinan dukungan program yang dapat diberikan.
Menurut Menteri, fokus utama kebijakan transmigrasi saat ini adalah meningkatkan produktivitas masyarakat serta menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan ekosistem ekonomi di kawasan transmigrasi.
Salah satu pendekatan yang didorong pemerintah pusat adalah pembangunan desa modern yang mampu mengintegrasikan sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, serta pengembangan ekonomi lokal.
Selain itu, Menteri juga mengungkapkan adanya minat investor asal Tiongkok yang berencana mengembangkan komoditas kelapa di Indonesia dengan kebutuhan lahan sekitar 2.000 hektare.
Ia meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan kesiapan lahan serta memastikan proses pengembangan investasi tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengembangan kawasan transmigrasi.
Sinergi tersebut dinilai penting agar program pembangunan yang direncanakan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penguatan kawasan transmigrasi Bahari Tomini Raya diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja baru, serta mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong.
