Soalparigi.ID – Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bertema “Dari Gerbang Desa untuk Indonesia” yang digelar di Kota Palu, Kamis (25/9/2025). Forum ini diikuti seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah dan menjadi ajang penting membahas penguatan lembaga ekonomi daerah dalam mendukung distribusi pangan nasional.
Dalam sambutannya, Abdul Sahid menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut. Ia menekankan perlunya forum strategis seperti ini untuk melahirkan kebijakan yang aplikatif dalam menjawab persoalan distribusi pangan.
“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga forum ini melahirkan rekomendasi yang konkret demi penguatan lembaga ekonomi daerah dan ekosistem distribusi pangan nasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Abdul Sahid menegaskan bahwa Parigi Moutong sebagai salah satu lumbung pangan Sulawesi Tengah siap menjadi contoh pembangunan distribusi pangan berbasis desa. Hal ini sejalan dengan visi daerah “Parigi Moutong Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan” melalui program Gerbang Desa, sekaligus mendukung visi Gubernur Sulawesi Tengah “BERANI Sejahtera.”
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengapresiasi proyek perubahan yang digagas Sekda Parigi Moutong Zulfinasran Achmad terkait regulasi bersama antar daerah. Menurutnya, pendekatan regulasi lebih efektif daripada membentuk badan usaha baru.
“Ini bukan sekadar diskusi formalitas, tetapi langkah nyata. Kalau kita satukan regulasi dan gerak bersama, maka lonjakan harga bisa kita kendalikan, inflasi ditekan, kemiskinan berkurang, dan masyarakat terlindungi,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya pemerataan distribusi pangan. Meski Sulawesi Tengah mengalami surplus produksi, harga di pasar masih tinggi akibat distribusi yang belum merata. Untuk itu, Pemprov Sulteng mendorong program Satu Harga untuk Sulawesi Tengah sebagai bagian dari misi pembangunan daerah.
Ia menambahkan, tantangan utama pembangunan di Sulteng bukan hanya infrastruktur, melainkan tingginya angka kemiskinan yang mencapai 310 ribu jiwa, termasuk 80 ribu rumah tangga miskin. “Setiap kenaikan inflasi langsung dirasakan rakyat kecil. Karena itu, menjaga inflasi adalah tugas kita bersama, bukan hanya BPS,” tutupnya.
Forum ini diharapkan menjadi tonggak kerja sama lintas sektor dalam memperkuat distribusi pangan berbasis desa sebagai fondasi ketahanan pangan nasional. Sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil diyakini mampu menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang kuat, efisien, dan berkelanjutan.
