Soalparigi.ID — Setelah bertahun-tahun tanpa kejelasan, konflik lahan antara warga Laranggarui, Kelurahan Talise, dan PT Citra Palu Mineral (CPM) akhirnya resmi berakhir melalui kesepakatan damai yang difasilitasi langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si.
Perdamaian yang ditandai dengan acara syukuran massal di kebun warga pada Senin, 20 Oktober 2025, itu menjadi babak baru bagi penyelesaian konflik agraria di Sulawesi Tengah, sekaligus wujud nyata komitmen pemerintah dalam melindungi hak rakyat tanpa menutup ruang bagi investasi yang berkeadilan.
Konflik yang melibatkan warga dengan perusahaan tambang pemegang eks Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut akhirnya berakhir setelah proses mediasi panjang yang dipimpin oleh Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Sulteng, Eva Susanti Bande. Lebih dari seribu warga hadir dalam acara syukuran tersebut, menandai berakhirnya perselisihan yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa keberhasilan ini menjadi contoh bagaimana pemerintah hadir sebagai penengah yang adil antara kepentingan rakyat dan dunia usaha. “Tanah dan sumber daya alam adalah milik semua orang, dan tugas kami mengaturnya secara adil. Keberhasilan warga Laranggarui hari ini menjadi standar baru penyelesaian konflik agraria di Sulawesi Tengah,” ujarnya disambut tepuk tangan meriah.
Anwar menekankan bahwa dalam setiap persoalan agraria dan investasi, keberpihakan pemerintah harus proporsional, dengan porsi 60 persen untuk rakyat dan 40 persen untuk perusahaan. “Perusahaan sudah kuat dan mapan, sementara rakyat masih berjuang. Maka keberpihakan ini adalah bentuk keadilan sosial. Investasi harus membawa kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya untuk korporasi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar investasi di daerah tidak menciptakan ketimpangan, melainkan menjadi sarana pemerataan kesejahteraan. “Jika hanya perusahaan yang makmur, maka investasi kehilangan maknanya. Investasi hadir untuk rakyat, dan pemerintah juga untuk rakyat,” katanya.
Selain soal lahan, Gubernur meminta PT CPM memprioritaskan tenaga kerja lokal serta melatih masyarakat agar memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan industri. “Jangan ambil pekerja dari luar daerah sementara warga sekitar tidak diberdayakan,” ucapnya. Ia juga berpesan agar tanah yang telah dipertahankan tidak dijual, melainkan diolah menjadi sumber ekonomi keluarga.
Kepala Teknik Tambang PT CPM, Yan Adriansyah, menyatakan komitmen perusahaan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. “Kami siap bekerja sama dengan warga melalui berbagai program pemberdayaan,” ujarnya.
Menurut Ketua Satgas PKA Eva Susanti Bande, kesepakatan damai ini merupakan kemenangan rakyat yang ditempuh melalui jalur non-litigasi. “Ini bukti bahwa pemerintah hadir memperjuangkan keadilan agraria. Dulu warga berjuang sendiri, kini mereka didukung negara,” katanya.
Sementara itu, Isnawati, koordinator warga Laranggarui, mengungkapkan rasa syukur atas hasil kesepakatan yang dinilai adil. Ia menyebut, warga mendapatkan berbagai manfaat konkret seperti bantuan 30.000 bibit cabai, jagung manis, dan jagung pakan, akses air irigasi, program ekonomi produktif, serta beasiswa pendidikan bagi anak-anak mereka.
“Ini kemenangan yang jarang terjadi. Hampir semua tuntutan kami diterima perusahaan berkat campur tangan langsung Gubernur dan Satgas PKA,” ucap Isnawati haru.
Kesepakatan damai antara warga Laranggarui dan PT CPM menjadi contoh penyelesaian konflik agraria berbasis dialog dan pendekatan kemanusiaan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Anwar Hafid menegaskan komitmennya menghadirkan keadilan sosial sambil memastikan investasi tetap berjalan sehat dan berkelanjutan.
“Hari ini kita buktikan bahwa penyelesaian bisa dilakukan tanpa saling menjatuhkan. InsyaAllah, rakyat dan perusahaan akan tumbuh bersama di tanah yang sama,” tutup Gubernur Anwar Hafid disambut tepuk tangan meriah.
