Soalparigi.ID – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, menegaskan perlunya penanganan inflasi secara kolaboratif oleh seluruh pemerintah daerah. Hal ini disampaikan saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dari Gerbang Desa untuk Indonesia: Penguatan Lembaga Ekonomi Daerah dalam Ekosistem Distribusi Pangan” di Palu, Kamis (25/9/2025).
FGD ini diikuti seluruh Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Sulteng dan menjadi forum strategis membahas solusi pengendalian inflasi daerah, terutama melalui penguatan distribusi pangan. Gubernur mengapresiasi proyek perubahan yang digagas Sekda Parigi Moutong terkait regulasi bersama antar daerah. Menurutnya, pendekatan ini lebih tepat sasaran dibandingkan membentuk perusahaan daerah baru.
“Kalau kita satukan langkah, regulasi, dan gerak bersama, lonjakan harga bisa dikendalikan. Inflasi bisa ditekan, kemiskinan berkurang, dan masyarakat terlindungi,” tegas Gubernur.
Gubernur Anwar juga menyebut Sulawesi Tengah saat ini menempati peringkat keempat inflasi tertinggi di Indonesia dengan angka 4,0 persen, dengan beras sebagai penyumbang utama. Padahal produksi pangan di daerah ini surplus, tetapi distribusinya belum efisien.
Sebagai solusi, Gubernur mendorong program Satu Harga untuk Sulawesi Tengah yang menjadi bagian misi pembangunan BERANI Sejahtera. Program ini diyakini dapat menjaga daya beli masyarakat, menekan kemiskinan, dan memperkuat stabilitas ekonomi.
“Setiap kenaikan inflasi langsung berdampak pada rakyat kecil, terutama masyarakat miskin. Menjaga inflasi adalah tugas kita semua, bukan hanya BPS,” tambahnya.
Di akhir FGD, Gubernur mengajak seluruh kabupaten/kota untuk bersinergi membangun regulasi dan sistem distribusi pangan yang adil dan merata demi kesejahteraan seluruh masyarakat Sulteng.
