HUT ke-131 Poso, Gubernur Anwar Hafid Soroti Penurunan Kemiskinan dan Dorong Pembangunan Berbasis Data

/ Foto : Adpim Pemprov Sulteng

Soalparigi.ID — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-131 Kabupaten Poso dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menegaskan arah pembangunan daerah ke depan. Dalam upacara yang digelar di Lapangan Kantor Bupati Poso, Senin (2/3/2026), Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menekankan pentingnya menjadikan momentum hari jadi sebagai energi baru untuk mempercepat kemajuan daerah.

Menurutnya, usia 131 tahun bukan sekadar angka historis, tetapi refleksi atas perjalanan panjang pembangunan yang dibangun melalui kerja kolektif pemerintah dan masyarakat. Ia meminta agar semangat kebersamaan yang menjadi tema tahun ini, “Poso Semakin Harmoni”, benar-benar diterjemahkan dalam kebijakan dan pelayanan publik yang konkret.

Poso disebut memiliki posisi strategis sebagai salah satu kabupaten tertua di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan sejarah panjang tersebut, daerah ini dinilai memiliki fondasi sosial dan sumber daya yang cukup untuk tumbuh lebih kompetitif di tingkat regional maupun nasional.

Gubernur menyoroti potensi besar yang dimiliki Poso, mulai dari sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan hingga energi. Keberadaan Danau Poso sebagai salah satu danau terdalam di Indonesia disebut sebagai aset unggulan yang belum sepenuhnya dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain potensi sumber daya alam, ia juga memaparkan sejumlah indikator makro yang menunjukkan tren positif dalam pembangunan daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Poso pada 2025 tercatat 74,55. Angka ini meningkat dibandingkan 2024 yang berada di level 73,65.

Kenaikan IPM tersebut mencerminkan perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Pemerintah daerah dinilai berhasil menjaga konsistensi program sosial dan pelayanan dasar meski menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Di sektor kesejahteraan sosial, angka kemiskinan juga mengalami penurunan signifikan. Pada 2024, persentase penduduk miskin tercatat 14,23 persen atau sekitar 39,63 ribu jiwa. Setahun kemudian, angka itu turun menjadi 12,90 persen atau sekitar 36,49 ribu jiwa.

Penurunan lebih dari dua ribu jiwa tersebut disebut sebagai hasil sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan dukungan kebijakan nasional. Meski demikian, Gubernur mengingatkan agar capaian ini tidak membuat pemerintah lengah, mengingat tantangan ekonomi global masih berpotensi memengaruhi stabilitas daerah.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) relatif terkendali. Pada 2023, TPT berada di angka 1,67 persen, kemudian naik menjadi 1,77 persen pada 2024, dan kembali turun ke 1,76 persen pada 2025. Meski fluktuatif, angkanya masih tergolong rendah dibandingkan rata-rata sejumlah daerah lain.

Menurut Gubernur, stabilitas pengangguran harus diiringi dengan peningkatan kualitas lapangan kerja. Ia mendorong pemerintah kabupaten agar tidak hanya fokus pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga pada produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah.

Dalam arah kebijakan ke depan, ia menegaskan tiga prinsip utama yang harus menjadi pegangan pemerintah daerah. Pertama, seluruh perencanaan pembangunan wajib berbasis data yang akurat dan terverifikasi. Tanpa data yang kuat, anggaran berisiko tidak tepat sasaran.

Kedua, inovasi harus menjadi budaya kerja di setiap perangkat daerah. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik tidak selalu membutuhkan program besar, tetapi bisa dimulai dari terobosan kecil yang berdampak langsung pada masyarakat.

Ketiga, pelayanan publik harus dijalankan dengan integritas dan keikhlasan. Prinsip ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama dalam konteks pengelolaan anggaran dan program bantuan sosial.

Upacara peringatan HUT ke-131 Poso turut dihadiri sejumlah pejabat nasional dan daerah, di antaranya Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido, serta unsur DPR RI dan DPD RI. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap perkembangan wilayah Poso.

Namun, peringatan hari jadi ini tidak hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan. Pemerintah daerah diharapkan mampu menjadikan evaluasi capaian pembangunan sebagai dasar perumusan kebijakan berikutnya, terutama dalam memperkuat sektor ekonomi produktif dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dengan tren penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, Poso dinilai berada di jalur yang relatif positif. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut merata hingga ke desa-desa serta mampu menciptakan ketahanan ekonomi jangka panjang.

Momentum 131 tahun Kabupaten Poso pada akhirnya menjadi titik refleksi sekaligus pijakan baru. Jika konsistensi kebijakan, penguatan data, dan inovasi pelayanan dapat dijaga, maka tema “Poso Semakin Harmoni” bukan sekadar slogan, melainkan fondasi menuju daerah yang lebih maju, aman, dan berdaya saing di Sulawesi Tengah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *