Soalparigi.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Desa Avulua, Kecamatan Parigi Utara, serta Desa Uwevolo, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, hingga kini belum juga berhasil dipadamkan meski telah berlangsung selama tiga hari berturut-turut. Kondisi ini memicu kemarahan publik dan sorotan keras dari elemen masyarakat sipil.
Koordinator Presidium ALARM (Aliansi Rakyat Menggugat) Sulteng sekaligus Ketua KNPI Parigi Moutong, Rifal Tajwid, menilai penanganan karhutla menunjukkan lemahnya kepemimpinan daerah dalam situasi darurat. Ia secara tegas mengkritik absennya Bupati maupun Wakil Bupati Parigi Moutong di lokasi kebakaran.
“Tiga hari api membakar hutan dan mengancam permukiman warga, tapi kepala daerah tak kunjung hadir. Ini bukan bencana kecil, ini darurat. Ketidakhadiran pemimpin adalah bentuk pembiaran,” tegas Rifal, Rabu (4/2/2026).
Menurutnya, aparat dan petugas lapangan dari BPBD, pemadam kebakaran, relawan, hingga warga setempat telah bekerja tanpa henti dengan segala keterbatasan, bahkan mempertaruhkan keselamatan mereka.
Namun upaya tersebut tidak diimbangi dengan dukungan dan kehadiran langsung pimpinan daerah.
“Petugas di lapangan berjuang siang malam, sementara pemimpin daerah hanya memantau dari jauh. Rakyat butuh tindakan dan keputusan cepat, bukan sekadar laporan administrasi atau surat-menyurat,” ujarnya.
Rifal menegaskan, dalam kondisi krisis seperti karhutla, kehadiran kepala daerah di lapangan merupakan tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan koordinasi lintas instansi berjalan maksimal serta memberikan rasa aman bagi masyarakat terdampak.
Ia juga mengingatkan bahwa lambannya penanganan berpotensi memperparah dampak lingkungan, mengancam kesehatan warga akibat asap, serta melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi kebakaran.
Sebagai bentuk perlawanan terhadap apa yang disebutnya sebagai kelalaian pemerintah daerah, ALARM Sulteng bersama elemen kepemudaan dan masyarakat sipil saat ini tengah menggagas konsolidasi dan persiapan aksi. Aksi tersebut direncanakan sebagai tekanan terbuka agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dan hadir langsung di tengah krisis.
“Kami sedang konsolidasi. Ini bukan sekadar protes, tapi peringatan keras. Jika hari ini Avulua dan Uwevolo dibiarkan terbakar, maka besok desa lain hanya tinggal menunggu giliran,” pungkasnya.
Sementara terpisah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Parigi Moutong, Rivai, mengatakan hingga kini tim Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) masih melakukan pendataan di lapangan terkait luasan wilayah terdampak.
“Hingga saat ini tim Pusdalops masih melakukan pendataan dan dalam waktu dekat akan kembali merilis perkembangan terbaru terkait penambahan luasan area terdampak karhutla,” ujar Rivai saat dikonfirmasi, Rabu malam via pesan singkat whatsapp.
Saat dikonfirmasi terkait rencana rapat gabungan maupun kunjungan lapangan bersama kepala daerah, Rivai menyampaikan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong dijadwalkan akan meninjau langsung lokasi karhutla pada Kamis (5/2/2026) siang.
“Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati terus memantau kondisi di lapangan meski saat ini masih mengikuti rapat koordinasi nasional bersama Presiden. Insyaallah besok sekitar pukul 13.00 atau 14.00 WITA beliau akan langsung turun ke lokasi,” jelasnya.
