Soalparigi.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai memperkuat sistem pengelolaan sampah dengan menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup melalui program pendampingan khusus. Langkah ini dibahas dalam pertemuan yang dipimpin langsung Bupati Erwin Burase bersama tim kementerian di ruang kerja bupati, Senin (30/3/2026).
Pertemuan tersebut menjadi titik awal evaluasi sekaligus penyusunan strategi pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Sejumlah pihak turut hadir, termasuk Ketua DPRD dan perangkat daerah terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Perempuan, serta Dinas Pekerjaan Umum.
Dalam pemaparannya, tim pendamping dari kementerian menyebut Parigi Moutong sebagai salah satu daerah prioritas yang mendapatkan perhatian khusus dalam pembenahan sistem pengelolaan sampah. Pendampingan ini difokuskan pada perbaikan tata kelola dari hulu ke hilir, termasuk penguatan sistem teknis dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah penataan zonasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Selama ini, pengelolaan TPA dinilai masih perlu ditingkatkan agar mampu menampung dan mengolah sampah secara optimal tanpa menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada pengelolaan sampah anorganik, khususnya plastik. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat sistem pengumpulan, pemilahan, hingga pengolahan sampah jenis ini agar memiliki nilai tambah secara ekonomi.
Dalam upaya tersebut, pihak kementerian berencana membantu mencarikan mitra atau pembeli (buyer) untuk hasil olahan sampah plastik. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru sekaligus mengurangi beban sampah yang selama ini menumpuk di lingkungan.
Optimalisasi bank sampah juga menjadi bagian penting dalam strategi yang dibahas. Bank sampah dinilai sebagai salah satu instrumen efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber.
Melalui sistem ini, masyarakat tidak hanya didorong untuk memilah sampah, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung. Namun, efektivitas bank sampah masih memerlukan penguatan dari sisi manajemen, jaringan distribusi, serta dukungan kebijakan.
Aspek komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) turut menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dianggap krusial dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat secara masif dan berkelanjutan.
Sosialisasi tidak hanya difokuskan pada rumah tangga, tetapi juga menyasar kawasan pasar, perkantoran, hingga lingkungan permukiman padat. Upaya ini penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, dalam arahannya menegaskan bahwa edukasi masyarakat harus berjalan seiring dengan inovasi di lapangan. Ia menilai, perubahan perilaku menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan sampah yang semakin kompleks.
Ia juga mengungkapkan adanya inisiatif dari generasi muda di wilayah Kotaraya yang berhasil mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Inovasi tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai solusi alternatif dalam mengurangi volume sampah plastik.
Menurutnya, dukungan terhadap inovasi lokal sangat penting agar solusi yang dihasilkan tidak hanya bergantung pada pendekatan konvensional. Selain ramah lingkungan, inovasi tersebut juga berpotensi memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Selain sampah anorganik, potensi pengelolaan sampah organik juga menjadi perhatian, khususnya limbah kulit durian. Hal ini dinilai relevan mengingat Parigi Moutong memiliki sedikitnya 17 packing house durian yang menghasilkan limbah organik dalam jumlah besar.
Jika tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut dapat menjadi sumber pencemaran. Namun di sisi lain, limbah kulit durian memiliki potensi untuk diolah menjadi produk bernilai ekonomi, seperti kompos atau bahan olahan lainnya.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada pengurangan volume, tetapi juga pada pemanfaatan kembali limbah sebagai sumber daya yang produktif.
Sebagai bagian dari proses pendampingan, tim kementerian juga dijadwalkan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi pengelolaan sampah. Lokasi yang akan dikunjungi meliputi pasar, kawasan permukiman, hingga perkantoran guna melihat kondisi riil di lapangan.
Hasil peninjauan tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan langkah lanjutan, termasuk rekomendasi kebijakan dan intervensi teknis yang diperlukan oleh pemerintah daerah.
Langkah kolaboratif antara pemerintah daerah dan kementerian ini diharapkan mampu menjadi solusi konkret dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di berbagai wilayah.
Dengan sistem yang lebih terintegrasi, dukungan inovasi, serta partisipasi aktif masyarakat, pengelolaan sampah di Parigi Moutong diharapkan tidak hanya menjadi lebih tertata, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata.
Ke depan, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan. Tanpa komitmen bersama, berbagai strategi yang telah dirancang berpotensi tidak berjalan optimal.
Melalui pendampingan ini, Parigi Moutong memiliki peluang untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan kebutuhan dan tantangan lingkungan di masa mendatang.
