Soalparigi.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Zulfinasran kembali mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memperkuat komitmen dalam upaya pencegahan korupsi. Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Kantor Bupati Parigi Moutong, Senin (17/3/2025).
Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya pemahaman OPD terhadap aspek, sasaran, dan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) khususnya pada area pengadaan barang dan jasa sebagai instrumen utama pencegahan korupsi.
“Melalui rapat dan koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, integritas, dan kinerja dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih,” ujar Zulfinasran.
Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan program Indeks Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Daerah (IPKAD) harus memiliki tahapan yang jelas, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban akhir.
“Setiap tahapan dalam pelaksanaan IPKAD harus dilakukan secara beriringan dan saling selaras. Hal ini penting untuk memastikan seluruh program dapat mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan rencana,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sekda menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapan agar masyarakat dapat merasakan dampak nyata dari program yang dijalankan. Ia juga meminta seluruh pihak untuk memperhatikan detail proses perencanaan hingga pelaporan, guna mencegah terjadinya ketidaksesuaian dalam implementasi.
Dengan pendekatan terstruktur dan tahapan yang terukur, diharapkan IPKAD mampu menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kinerja serta akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah kepala OPD dan perwakilan, di antaranya Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, RSUD Anuntaloko, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, serta Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
