Soalparigi.id — Sepinya Pasar Ramadan milik Pemerintah Daerah Parigi Moutong terus menjadi sorotan. Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, kembali angkat bicara dengan mengajak Bupati Parigi Moutong beserta Kepala OPD sampai dengan seluruh aparatur sipil negara (ASN) hingga anggota legislatif DPRD Parigi Moutong untuk turun langsung meramaikan Pasar Ramadan yang berlokasi di kawasan Terminal Pasar Sentral Parigi.
Sayutin menilai, pasar yang dibangun menggunakan anggaran daerah tidak boleh dibiarkan sepi karena berdampak langsung pada pedagang kecil. Ia mengaku telah melihat langsung kondisi lapangan dan merasakan sendiri minimnya aktivitas jual beli.
“Tadi sore jam empat saya belanja di sana. Hanya enam atau delapan lapak yang terisi. Karena itu saya langsung beli ikan dan sayur di pasar sebelah,” ungkap Sayutin kepada media ini, Kamis (19/02/26).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pasar Ramadan belum berjalan optimal. Ia menegaskan, pemerintah daerah harus hadir secara nyata, bukan hanya melalui kebijakan di atas kertas.
“Saya mau ajak bupati, wakil bupati, kepala OPD, sampai seluruh pegawai Pemda hingga Anggota DPRD Parigi Moutong untuk meramaikan Pasar Ramadan. Kalau ASN dan semua element Pemerintah belanja di sana, pedagang pasti merasakan manfaatnya dan masyarakat lain ikut berbelanja juga,” tegasnya.
Namun demikian, Sayutin menekankan bahwa upaya meramaikan Pasar Ramadan tidak boleh dilakukan dengan cara mematikan pedagang takjil yang sudah lama berjualan di lokasi lain, seperti di sepanjang Jalan Trans Sulawesi maupun kawasan eks Pasar Parigi. Ia meminta agar kebijakan pemerintah bersifat adil dan tidak saling meniadakan.
“Selain meramaikan untuk berbelanja di Pasar Ramadan Parigi Moutong milik Disperindag dengan tidak juga mengabaikan untuk berbelanja di penjual-penjual takjil yang sudah ada,” ujarnya dengan penuh harapan Bupati mengiyakan ajakannya.
Penegasan tersebut sekaligus menepis anggapan bahwa DPRD diam ketika melihat program Pemerintah Daerah tidak berjalan maksimal. Menurut Sayutin, esensi kebijakan Ramadan adalah menghidupkan ekonomi rakyat, bukan memindahkan keramaian dari satu titik ke titik lain lalu meninggalkan pedagang kecil tanpa pembeli.
Ia menilai, pemerintah daerah seharusnya mengambil peran sebagai penggerak, tanpa menghalangi pedagang dilokasi lain. Promosi Pasar Ramadan bisa dilakukan tanpa harus membatasi aktivitas pedagang takjil di lokasi-lokasi yang sejak lama menjadi pusat keramaian warga.
“Kalau mau jujur, pedagang takjil di jalan Trans Sulawesi dan eks Pasar Parigi itu sudah punya pasar sendiri. Jangan diputus. Pasar Ramadan harus dicari caranya supaya hidup, tanpa mematikan yang sudah hidup,” katanya.
Sayutin juga mendorong evaluasi cepat terhadap lokasi, pola penataan, dan strategi promosi Pasar Ramadan. Ia menilai, masih ada waktu bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi tersebut agar pedagang yang sudah terlanjur masuk ke Pasar Ramadan tidak terus merugi.
Sebelumnya diberitakan, Pasar Ramadan Pemda Parigi Moutong pada hari pertama Ramadan tampak sepi. Dari 23 lapak yang disediakan, hanya sekitar delapan pedagang yang berjualan.
Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan ramainya penjual dan pembeli takjil di kawasan eks Pasar Bantaya serta sepanjang Jalan Trans Sulawesi, khususnya di sekitar Dekranasda.
Pernyataan Wakil Ketua DPRD ini menjadi pesan tegas bagi Pemerintah Daerah Parigi Moutong agar kebijakan Pasar Ramadan dijalankan secara bijak, inklusif, dan berpihak pada seluruh pedagang. Tantangan DPRD kini jelas. Pasar Ramadan harus hidup, tanpa mematikan denyut ekonomi rakyat di tempat lain.
