Soalparigi.ID – Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong, Abdul Sahid, menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam menata ulang aktivitas pertambangan di Desa Kayuboko. Hal ini ia sampaikan saat melakukan kunjungan langsung ke lokasi tambang, Rabu (11/6/2026).
Dalam pertemuan bersama tokoh masyarakat, kepala desa, dan perwakilan OPD, Wabup menyampaikan bahwa seluruh kegiatan penambangan akan dihentikan sementara. Langkah ini diambil demi memastikan seluruh aktivitas tambang berjalan sesuai ketentuan hukum serta mempertimbangkan aspek keselamatan lingkungan.
“Kami tidak anti tambang. Tapi harus kita tata dulu. Kalau tidak, yang rugi masyarakat sendiri saat bencana datang,” ujar Wabup.
Ia juga menyampaikan salam dari Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, yang berhalangan hadir karena masih dalam perjalanan dari Jakarta.
Wabup menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera membentuk Satgas Penertiban Tambang. Satgas ini bertugas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik pertambangan, khususnya yang belum memiliki legalitas.
“Satgas ini akan menghentikan aktivitas sementara. Setelah itu kita tata ulang, baru masyarakat bisa bekerja kembali secara legal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wabup memberikan apresiasi atas terbentuknya koperasi-koperasi pertambangan rakyat di Kayuboko. Menurutnya, langkah ini menjadi pintu masuk untuk mengarahkan masyarakat menuju legalitas usaha tambang. Ia menekankan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan penuh dalam proses pengurusan izin, termasuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
“Kami minta seluruh OPD jangan mempersulit pengurusan izin. Ini untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga menyinggung bahaya aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, bencana, hingga konflik sosial. Karena itu, ia mengajak masyarakat agar menyampaikan aspirasi melalui jalur resmi, bukan lewat aksi demonstrasi.
“Jangan demo. Kalau ada masalah, bentuk tim, datang ke pemerintah. Sampaikan dengan baik. Pemerintah pasti dengar,” pesannya.
Menutup kunjungan, Wabup Abdul Sahid mengajak seluruh elemen masyarakat—tokoh agama, tokoh adat, pemuda, hingga ibu-ibu—untuk mendukung langkah pemerintah dalam menertibkan tambang. Ia menekankan, penataan ini bukan untuk mematikan mata pencaharian warga, melainkan demi keberlangsungan ekonomi masyarakat dan keselamatan lingkungan Kayuboko di masa depan.
