Soalparigi.ID – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes. menegaskan bahwa seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah wajib bersikap kooperatif, transparan, dan terbuka selama pelaksanaan pemeriksaan terinci Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang berlangsung mulai 14 Oktober hingga 22 November 2025.
Penegasan tersebut disampaikan Wagub dr. Reny saat memimpin Entry Meeting Pemeriksaan Terinci BPK RI, yang digelar di ruang kerjanya, Selasa (14/10/2025).
Menurut Wagub, pemeriksaan ini bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan bentuk kolaborasi strategis antara Pemprov dan BPK RI untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Kita harus terbuka dan jujur dalam menyampaikan data. Dengan begitu, hasil pemeriksaan bisa menjadi dasar perbaikan kebijakan untuk kemajuan Sulawesi Tengah,” ujar dr. Reny.
Ia menambahkan, hasil pemeriksaan BPK diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menemukan akar masalah serta memperbaiki sistem pengelolaan pembangunan daerah secara menyeluruh.
Tim BPK RI menjelaskan bahwa pemeriksaan terinci kali ini mencakup dua fokus utama, yakni pemeriksaan kepatuhan lingkungan dan pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dalam bidang ketahanan pangan.
Farid, salah satu anggota tim pemeriksa, menjelaskan bahwa pemeriksaan lingkungan dilakukan untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya pada program prioritas penguatan kelembagaan, tata ruang, dan pengendalian pencemaran lingkungan.
Pemeriksaan tersebut meliputi kegiatan pertambangan, pembinaan kawasan hutan, serta penegakan hukum kehutanan, dengan periode evaluasi mulai tahun 2020 hingga triwulan III tahun 2025. Tim BPK juga akan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah daerah, termasuk Palu, Donggala, Sigi, Morowali, dan Morowali Utara.
Sementara itu, pemeriksaan di bidang ketahanan pangan difokuskan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah siap dalam menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, serta memperkuat sistem produksi dan distribusi pangan. Aspek yang disorot meliputi perencanaan pangan, cadangan pangan, stabilisasi pasokan, dan distribusi antarwilayah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Dinas Kehutanan Muhammad Neng, S.T., M.M., Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Nelson Metubun, S.P., M.P., serta Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, M.T., bersama sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait.
Biro Administrasi Pimpinan
