Soalparigi.ID – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido membuka Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Sulawesi Tengah Tahun 2026 yang digelar di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Siloam Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Selasa (3/3/2026).
Forum tersebut diikuti perwakilan GPdI dari berbagai wilayah di Sulawesi Tengah dan menjadi agenda penting untuk mengevaluasi program pelayanan gereja sekaligus merumuskan arah kerja organisasi ke depan.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi kepada panitia serta Majelis Daerah GPdI Sulawesi Tengah yang telah mempersiapkan pelaksanaan Mukerda.
Menurutnya, kegiatan tersebut tidak sekadar agenda organisasi internal gereja, tetapi juga menjadi momentum strategis dalam memperkuat komitmen pelayanan serta kontribusi lembaga keagamaan dalam pembangunan masyarakat.
Mukerda GPdI tahun ini diikuti oleh perwakilan dari 48 wilayah pelayanan dengan total 624 jemaat yang tersebar di berbagai daerah di Sulawesi Tengah.
Jumlah tersebut menunjukkan bahwa GPdI memiliki peran yang cukup besar dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat di provinsi tersebut.
Wakil Gubernur menilai gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga memiliki peran penting dalam pembinaan moral dan pembentukan karakter masyarakat.
Selain itu, gereja juga berperan dalam memperkuat ketahanan keluarga serta mendorong kegiatan sosial yang berdampak bagi masyarakat luas.
“Gereja bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat pembinaan moral, pembentukan karakter, penguatan keluarga, serta pemberdayaan sosial,” ujar Reny Lamadjido dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa Sulawesi Tengah merupakan daerah yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, baik dari segi suku, budaya, maupun agama.
Keberagaman tersebut, menurutnya, merupakan kekayaan sosial yang harus dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat.
Pemerintah daerah memandang kerukunan umat beragama sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial serta keberlanjutan pembangunan daerah.
Dalam konteks tersebut, lembaga keagamaan termasuk gereja memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan persatuan.
Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keagamaan dalam mendukung pembangunan sosial di masyarakat.
Menurutnya, pembangunan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik seperti infrastruktur, tetapi juga menyangkut pembangunan sumber daya manusia dan karakter masyarakat.
Mukerda GPdI, lanjutnya, dapat menjadi forum strategis untuk melakukan evaluasi terhadap program kerja organisasi yang telah berjalan.
Selain itu, forum tersebut juga diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah baru yang lebih adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di masa mendatang.
Perkembangan teknologi digital, perubahan sosial yang cepat, serta dinamika ekonomi masyarakat menjadi beberapa tantangan yang perlu direspons secara bijaksana oleh berbagai lembaga, termasuk organisasi keagamaan.
Karena itu, ia berharap Mukerda dapat melahirkan gagasan serta program kerja yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
“Saya berharap melalui Mukerda ini akan lahir gagasan-gagasan segar, program kerja yang realistis dan berdampak, serta komitmen pelayanan yang semakin kuat,” ujarnya.
Ia juga mendorong GPdI Sulawesi Tengah untuk terus berperan aktif dalam membangun generasi muda yang memiliki integritas dan karakter yang kuat.
Selain itu, gereja juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan keluarga serta mendorong solidaritas sosial di tengah masyarakat.
Menurutnya, pembinaan generasi muda menjadi salah satu kunci penting dalam membangun masa depan daerah yang lebih baik.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri saat ini tengah mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Beberapa fokus pembangunan yang terus diperkuat antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Namun pemerintah menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai tanpa dukungan dari berbagai elemen masyarakat.
Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dinilai sangat penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah provinsi juga membuka ruang kerja sama yang lebih luas dengan berbagai organisasi keagamaan untuk mendukung berbagai program pembangunan sosial di masyarakat.
Wakil Gubernur menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan gereja seharusnya tidak hanya berlangsung dalam kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui kerja nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh peserta Mukerda untuk memanfaatkan forum tersebut sebagai ruang musyawarah yang konstruktif.
Peserta diharapkan dapat mengedepankan semangat kebersamaan serta mengutamakan kepentingan pelayanan umat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Dengan pendekatan tersebut, Mukerda diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang mampu memperkuat peran gereja dalam kehidupan sosial masyarakat.
Hasil pertemuan ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi GPdI Sulawesi Tengah dalam menyusun program kerja yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan lembaga keagamaan diharapkan mampu menjaga kerukunan, memperkuat solidaritas sosial, serta mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.
