Soalparigi.ID — Sebanyak 111.190 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) di Sulawesi Tengah dinonaktifkan berdasarkan SK 3 HUK Tahun 2026. Kebijakan tersebut memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat terkait akses layanan kesehatan. Namun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan pelayanan tetap berjalan melalui Program Berani Sehat.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu cemas meski kepesertaan PBI dinonaktifkan. Program Berani Sehat telah disiapkan sebagai langkah antisipasi agar warga tetap memperoleh layanan medis secara gratis.
Menurutnya, bahkan masyarakat yang sama sekali tidak memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa berobat hanya dengan menunjukkan KTP Sulawesi Tengah. Skema ini dirancang untuk menghindari hambatan administrasi yang dapat mengganggu pelayanan.
“Kalau sama sekali tidak punya JKN, langsung kita masukkan di Berani Sehat. Jadi program ini sudah mengantisipasi jika dinonaktifkan oleh pusat. Sejak tahun lalu kita sudah siapkan,” ujar Reny Lamadjido, Rabu (11/2/2026).
Data menunjukkan Kabupaten Parigi Moutong menjadi wilayah dengan jumlah PBIJK nonaktif tertinggi, yakni 18.584 jiwa. Disusul Kabupaten Poso sebanyak 16.366 jiwa dan Kabupaten Toli-Toli 11.403 jiwa.
Kabupaten Banggai tercatat 11.111 jiwa, Donggala 9.241 jiwa, serta Buol 8.117 jiwa. Sementara Kabupaten Sigi mencapai 7.774 jiwa dan Morowali Utara 6.184 jiwa.
Di wilayah lainnya, Kota Palu mencatat 5.705 jiwa nonaktif, Morowali 5.397 jiwa, Banggai Kepulauan 4.898 jiwa, Tojo Una-Una 3.620 jiwa, serta Banggai Laut 2.790 jiwa. Pemerintah provinsi memastikan seluruh warga terdampak tetap mendapat pelayanan kesehatan.
Wagub Reny menekankan bahwa Program Berani Sehat merupakan bentuk komitmen kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan dirinya dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan inklusif. Program ini dirancang agar tidak ada warga yang tertunda pengobatannya hanya karena persoalan administrasi.
“Alhamdulillah, kami sudah antisipasi itu semua. Jadi kalau ada sekitar 111 ribu masyarakat yang dinonaktifkan, saat itu juga langsung dilayani dengan Berani Sehat,” tegasnya.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, juga menegaskan bahwa Berani Sehat hadir untuk menjawab persoalan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Termasuk penyakit berat yang membutuhkan biaya besar dan sering kali menimbulkan kekhawatiran.
Ia menyebut selama ini masih ada warga yang cemas terhadap penyakit yang tidak sepenuhnya tercover BPJS Kesehatan. Melalui Berani Sehat, pemerintah daerah berupaya menghapus kekhawatiran tersebut.
“Masyarakat tidak perlu takut. Cuci darah, penyakit jantung, atau keanggotaan BPJS yang terputus, semua bisa selesai dengan Berani Sehat,” ujar Anwar.
Selain itu, Pemprov Sulteng terus melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data kepesertaan JKN dan PBIJK bersama pemerintah kabupaten dan kota. Langkah ini bertujuan memastikan bantuan iuran tepat sasaran serta meningkatkan kualitas pelayanan.
Melalui Program Berani Sehat, pemerintah menargetkan penurunan signifikan angka PBIJK nonaktif sekaligus memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Sulawesi Tengah. Program ini menjadi instrumen daerah untuk menjaga keberlanjutan akses kesehatan masyarakat.
Dengan kebijakan tersebut, Pemprov Sulteng menegaskan komitmennya bahwa kesehatan masyarakat adalah prioritas utama pembangunan. Berani Sehat diharapkan menjadi jaring pengaman sosial yang memastikan setiap warga tetap mendapatkan layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan merata.
