Soalparigi.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Desa Percontohan Anti-Korupsi di Desa Kota Raya Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (11/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Monitoring dan evaluasi berlangsung di Kantor Desa Kota Raya Selatan dan dihadiri Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase bersama Wakil Bupati, Inspektur Inspektorat, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), tenaga ahli bupati, camat, unsur Forkopimcam, serta tamu undangan lainnya.
Tim KPK yang hadir dipimpin Ketua Tim Desa Percontohan Anti-Korupsi, Aris Dedy Arham, bersama Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Desi Aryati Sulastri dan Aprizal Pramudya Perdana.
Dalam sambutannya, Erwin menyampaikan apresiasi kepada KPK, khususnya Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, atas inisiatif pembentukan desa percontohan anti-korupsi yang dimulai pada 2021–2023. Desa Kota Raya Selatan menjadi salah satu desa terpilih di Sulawesi Tengah.
Menurut Erwin, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan upaya pencegahan secara sistematis dengan melibatkan masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah penerapan tata kelola di Desa Kota Raya Selatan, yang dikenal dengan sebutan Korsel, seperti penggunaan buku tamu elektronik dan sistem pelayanan yang lebih terbuka.
Erwin berharap 208 desa lainnya di Parigi Moutong dapat mempelajari praktik tata kelola yang diterapkan di Kota Raya Selatan agar semakin banyak desa yang menjadi percontohan anti-korupsi.
Ia juga mengingatkan bahwa desa merupakan ujung tombak pelayanan publik. Karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat harus terus dijaga.
Sementara itu, Aris Dedy Arham menegaskan bahwa kehadiran tim KPK bukan semata-mata untuk melakukan pengawasan, melainkan mendampingi masyarakat dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik.
“Kita semua ini pelayan publik. Tujuan kami sederhana, bagaimana desa ini bisa lebih baik, sumber daya dikelola dengan maksimal, dan perekonomian masyarakat meningkat. Objek yang kami bangun adalah Bapak dan Ibu sekalian,” ujar Aris.
Ia menjelaskan, KPK menjalankan tiga strategi utama dalam pemberantasan korupsi, yakni pencegahan melalui sistem elektronik seperti e-pengadaan dan e-perizinan, pendidikan antikorupsi bagi masyarakat, serta penindakan terhadap pelaku korupsi.
Menurut Aris, ketiga strategi tersebut membutuhkan partisipasi aktif masyarakat agar dapat berjalan maksimal. Pengawasan warga dinilai penting untuk mencegah praktik penyimpangan tumbuh di lingkungan desa.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi terbuka dan tanya jawab antara tim KPK, pemerintah daerah, perangkat desa, serta masyarakat Kota Raya Selatan.
