Rakor Inflasi Bahas Upah Minimum 2027, Pemda Diminta Pantau Harga Pangan hingga Akhir Tahun

/ Foto: Diskominfo Parimo

Soalparigi.ID – Pemerintah daerah diminta meningkatkan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan menjelang November dan Desember. Langkah tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang juga membahas penetapan Upah Minimum Tahun 2027, perlindungan sosial, serta dukungan pemerintah daerah terhadap program pembangunan 3 juta rumah.

Rakor tersebut diikuti Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong secara virtual, Senin (16/11/2026), dari Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong. Kegiatan dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dan diikuti organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Kodim 1306 Kota Palu, serta Polres Parigi Moutong.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa pengendalian inflasi menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Tito, inflasi berkaitan langsung dengan biaya hidup, terutama ketika kenaikan harga barang dan jasa tidak diimbangi peningkatan pendapatan masyarakat.

Ia menjelaskan, pemerintah perlu menjaga keseimbangan harga agar tidak memberatkan konsumen, tetapi tetap memberikan keuntungan bagi produsen, petani, nelayan, dan pelaku usaha. Stabilitas harga juga harus disertai upaya menjaga daya beli agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Terkait penetapan Upah Minimum Tahun 2027, Tito menekankan pentingnya mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kemampuan pengusaha. Penetapan upah perlu memperhatikan kondisi ekonomi daerah agar pekerja memperoleh perlindungan tanpa menghambat keberlangsungan aktivitas dunia usaha.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan inflasi pada November berdasarkan data historis empat tahun terakhir. Ia menyebutkan, November cenderung mengalami inflasi yang dipengaruhi kenaikan harga pangan bergejolak.

Amalia juga menjelaskan bahwa inflasi Oktober 2026 antara lain dipengaruhi kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, tomat, sawi hijau, serta tarif angkutan udara. Kondisi tersebut menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan menjelang akhir tahun.

Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah lebih aktif turun langsung ke lapangan untuk memantau harga dan ketersediaan bahan pokok. Jika ditemukan kenaikan harga komoditas, pemerintah daerah diminta segera mencari solusi.

Tomsi juga mendorong keterlibatan TNI melalui Kodim bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian inflasi di daerah.

Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diharapkan terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait upah minimum, perlindungan sosial, dan pembangunan perumahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *