Soalparigi.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat koordinasi pembangunan daerah melalui rapat kerja bersama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Kamis (26/2/2026). Pertemuan ini menitikberatkan pada percepatan penurunan angka kemiskinan dan prevalensi stunting melalui sinkronisasi program lintas sektor.
Rapat yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid tersebut menegaskan pentingnya integrasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar program pembangunan tidak berjalan parsial. Pendekatan berbasis data dinilai menjadi kunci untuk memastikan bantuan dan intervensi tepat sasaran.
Dalam arahannya, Anwar Hafid menekankan bahwa tantangan pembangunan daerah saat ini tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia. Ia menyebut kemiskinan dan stunting merupakan dua indikator utama yang saling berhubungan dan membutuhkan penanganan terpadu.
Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak cukup melalui bantuan sosial semata, tetapi harus disertai program pemberdayaan ekonomi keluarga. Upaya tersebut mencakup peningkatan akses pekerjaan, penguatan usaha mikro, serta pengembangan sektor produktif berbasis potensi lokal.
Sementara itu, penurunan stunting membutuhkan intervensi jangka panjang yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Program seperti peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, serta penyediaan air bersih dinilai menjadi faktor penting dalam menekan angka stunting.
Anwar Hafid juga menyoroti pentingnya validitas data dalam perencanaan program. Ia meminta seluruh perangkat daerah melakukan pembaruan data secara berkala agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kondisi lapangan.
Ia menilai masih terdapat program yang berjalan tanpa koordinasi optimal sehingga dampaknya belum maksimal. Karena itu, sinkronisasi perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten perlu dilakukan secara konsisten melalui forum evaluasi berkala.
Selain aspek sosial, gubernur juga menekankan bahwa pembangunan ekonomi daerah harus diarahkan pada sektor yang mampu menyerap tenaga kerja. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, risiko kemiskinan ekstrem dan masalah gizi diharapkan dapat ditekan.
Bupati Parigi Moutong Erwin Burase dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan penurunan kemiskinan dan stunting sebagai program prioritas. Ia menyebut dukungan pemerintah provinsi sangat penting untuk mempercepat capaian target pembangunan.
Menurutnya, tantangan geografis dan kondisi sosial ekonomi masyarakat masih menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas program. Oleh karena itu, kolaborasi lintas pemerintahan diperlukan agar intervensi dapat menjangkau wilayah yang lebih luas.
Rapat kerja tersebut juga membahas penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, terutama dalam pelaksanaan program berbasis keluarga. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena langsung menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pola hidup sehat dan pemenuhan gizi. Upaya preventif dianggap penting untuk menekan risiko stunting sejak tahap awal kehidupan anak.
Dalam forum tersebut, Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido turut menekankan pentingnya keterlibatan tenaga kesehatan dan kader posyandu sebagai ujung tombak program penanganan stunting di tingkat desa.
Ia menyebut keberhasilan program kesehatan masyarakat sangat bergantung pada edukasi berkelanjutan serta monitoring pertumbuhan anak secara rutin. Dengan sistem pengawasan yang baik, kasus stunting dapat dideteksi lebih awal.
Selain pembahasan program strategis, pemerintah provinsi juga mendorong penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dalam kegiatan tersebut, disalurkan 1.000 paket sembako sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah.
Bantuan tersebut tidak hanya bersifat simbolis, tetapi menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi. Pemerintah menilai stabilitas konsumsi rumah tangga berperan penting dalam menjaga ketahanan sosial daerah.
Rapat kerja ini juga menjadi forum evaluasi capaian program pembangunan yang telah berjalan. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya indikator kinerja yang terukur agar setiap program dapat dievaluasi secara objektif.
Ke depan, pemerintah provinsi berencana memperkuat sistem perencanaan terpadu melalui integrasi data digital antarwilayah. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan serta meningkatkan efektivitas anggaran pembangunan.
Penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dinilai menjadi faktor utama dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah. Tanpa koordinasi yang solid, program prioritas berpotensi berjalan tidak optimal.
Melalui rapat kerja ini, pemerintah berharap tercipta arah kebijakan yang lebih terintegrasi, khususnya dalam penanganan kemiskinan dan stunting yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
Sinkronisasi program pembangunan tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap intervensi memberikan dampak nyata. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, target peningkatan kesejahteraan masyarakat Parigi Moutong diharapkan dapat tercapai secara bertahap dan terukur.
