Soalparigi.ID — Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, melantik dan mengambil sumpah jabatan 139 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sabtu (2/5/2026), di Auditorium Kantor Bupati.
Pelantikan ini mencakup 101 kepala sekolah, 26 pejabat fungsional, serta 12 pejabat administrator (eselon III). Agenda tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi dan penguatan kinerja birokrasi, khususnya di sektor pendidikan dan pelayanan publik.
Namun di balik pelantikan tersebut, Bupati secara terbuka menyoroti isu yang berkembang di masyarakat terkait dugaan praktik percaloan jabatan. Ia mengaku kecewa atas adanya pihak-pihak yang mengklaim memiliki kedekatan khusus dengan dirinya maupun Wakil Bupati untuk memuluskan pengurusan jabatan.
“Saya sudah berkali-kali menegaskan, tidak boleh ada hal-hal seperti itu terjadi. Tapi masih ada pihak yang mencoba menjual nama dan kedekatan untuk mencari keuntungan,” tegasnya.
Pernyataan ini disampaikan sebagai klarifikasi atas isu yang dinilai telah mencoreng nama baik pemerintah daerah sekaligus meresahkan aparatur sipil negara (ASN). Bupati menegaskan bahwa seluruh proses pengisian jabatan dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
Ia memastikan bahwa penentuan jabatan tidak didasarkan pada kedekatan personal maupun intervensi pihak tertentu, melainkan melalui pertimbangan objektif, termasuk kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Penegasan tersebut menjadi penting di tengah upaya pemerintah daerah membangun sistem birokrasi yang bersih dan profesional. Praktik jual beli jabatan dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merusak kualitas pelayanan publik.
Bupati juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tengah melakukan penelusuran terhadap dugaan praktik tersebut. Jika ditemukan keterlibatan aparatur sipil negara, ia memastikan akan ada sanksi tegas.
“Kalau terbukti ada ASN yang terlibat, tentu akan diberikan sanksi berat sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas birokrasi, sekaligus memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.
Di sisi lain, pelantikan ratusan pejabat ini juga diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan, terutama dalam pelayanan pendidikan dan administrasi publik.
Penempatan kepala sekolah dan pejabat fungsional menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas pendidikan di daerah. Sementara itu, pejabat administrator diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Meski demikian, tantangan ke depan tidak hanya pada penempatan jabatan, tetapi juga pada konsistensi kinerja dan integritas para pejabat yang telah dilantik.
Bupati mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan sekadar posisi struktural.
Dengan penegasan terhadap isu integritas dan langkah penataan birokrasi, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menargetkan terciptanya sistem pemerintahan yang lebih transparan, profesional, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Jika komitmen ini dijaga secara konsisten, pelantikan ini tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi juga bagian dari reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
