Soalparigi.ID – dr. Reny A. Lamadjido, S.Pak., M.Kes resmi dilantik sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Tengah periode terbaru. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum PB IDI, Dr. dr. Slamet Budiarto, S.H., M.H.Kes, di Aston Hotel Palu, Rabu (17/12/2025).
dr. Reny A. Lamadjido, S.Pak., M.Kes resmi mengemban amanah sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Tengah bersama jajaran pengurus baru. Pelantikan tersebut mengusung tagline “IDI Sulteng Nambaso” dan turut dihadiri Sekretaris Jenderal PB IDI Dr. Mohamad Subuh, MPPM serta Bendahara Umum PB IDI Dr. Wirawan Jusuf, MPH.
Pada kesempatan yang sama, dr. Reny juga melantik pengurus Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari penguatan peran keluarga dokter dalam mendukung pengabdian profesi.
Dalam sambutannya, dr. Reny menegaskan pentingnya efisiensi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi profesi dan pelayanan kesehatan.
“Efisiensi bukan berarti mengurangi peran, tetapi memperkuat kolaborasi. Termasuk peran IIDI yang sangat penting, karena tanpa dukungan keluarga, pengabdian dokter tidak akan utuh,” ujarnya.
Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Reny yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulteng menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh pengurus IDI yang dilantik. Ia menyebut amanah tersebut merupakan hasil proses yang matang dan penuh kepercayaan dari anggota.
Ia mengungkapkan, keputusannya maju sebagai Ketua IDI Wilayah Sulteng telah melalui diskusi bersama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, dengan tujuan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh dokter di Sulawesi Tengah.
“Amanah ini tidak ringan karena saya juga menjalankan tugas sebagai Wakil Gubernur. Namun dengan kebersamaan, saya yakin dapat dijalankan demi kemajuan pelayanan kesehatan,” tegasnya.
dr. Reny juga menegaskan dukungan IDI terhadap program strategis Pemprov Sulteng, khususnya Program Berani Sehat yang menargetkan Universal Health Coverage (UHC).
“Tidak boleh ada lagi masyarakat Sulawesi Tengah yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. Cukup dengan identitas kependudukan, iuran BPJS ditanggung oleh Pemerintah Provinsi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PB IDI Dr. dr. Slamet Budiarto menegaskan kembali peran IDI sejak berdiri pada 24 Oktober 1950, yakni membantu negara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menegakkan etika kedokteran, serta melindungi kepentingan anggota.
Ia juga menyinggung isu Satuan Kredit Profesi (SKP) dan perlindungan hukum bagi dokter, termasuk terkait Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan.
“IDI akan terus melakukan advokasi agar dokter mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan proporsional,” tegasnya.
Pelantikan ini menjadi penegasan komitmen IDI Sulawesi Tengah untuk terus bersinergi dengan pemerintah, memperkuat organisasi profesi, serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
