Soalparigi.ID – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tengah bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menggelar rapat koordinasi untuk menyikapi berbagai persoalan strategis daerah yang membutuhkan penanganan cepat, terpadu, dan lintas sektor. Rapat ini menjadi langkah penguatan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga stabilitas dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Rapat tersebut berlangsung di Makodam XXIII/Palaka Wira, Kamis (29/1/2026), dan dihadiri Panglima Kodam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Kapolda Sulteng Irjen Pol Endi Sutendi, serta jajaran Forkopimda Sulawesi Tengah.
Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya kesamaan langkah dan soliditas Forkopimda dalam merespons dinamika daerah yang terus berkembang. Menurutnya, tantangan di bidang keamanan, sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum hanya dapat ditangani secara efektif melalui koordinasi yang kuat dan berkelanjutan.
“Kami Forkopimda lengkap dan semua hadir tanpa diwakili, baru selesai melakukan rapat rutin bulanan,” kata Anwar Hafid.
Dalam rapat tersebut, Forkopimda bersama Gubernur membahas sejumlah agenda mendesak, mulai dari pemetaan potensi bencana sebagai langkah antisipatif, penertiban pertambangan tanpa izin yang berpotensi merusak lingkungan, hingga penguatan upaya penanganan peredaran narkoba yang dinilai menjadi ancaman serius bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah bersama Forkopimda berkomitmen memperkuat pengawasan, termasuk terhadap pertambangan ilegal dan peredaran narkoba, agar Sulawesi Tengah tetap tertib, aman, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Anwar Hafid menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan segera membentuk satuan tugas (satgas) penertiban tambang ilegal, terutama di wilayah terpencil. Ia menilai aparat keamanan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas, mencegah konflik horizontal, melindungi investasi strategis, serta memastikan masyarakat tidak dirugikan.
Koordinasi lintas instansi, kata dia, akan diperkuat agar setiap kebijakan berjalan dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan.
“Kita akan membentuk tim satgas penertiban dengan dua poin utama, yaitu mengusulkan kepada pusat agar CPM bisa menghibahkan lahannya kepada masyarakat sekitar. Kedua, melakukan kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat,” tuturnya.
Selain isu pertambangan, rapat juga menegaskan langkah serius Pemprov Sulawesi Tengah dalam pemberantasan narkoba. Anwar Hafid menyebut narkoba merupakan ancaman yang harus diperangi bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
“Penanganan narkoba ini adalah perang yang akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Menjelang bulan suci dan hari besar keagamaan, stabilitas ekonomi serta ketersediaan kebutuhan pokok turut menjadi perhatian. Forkopimda juga menyatakan komitmen memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Sulawesi Tengah sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keamanan daerah.
Melalui rapat koordinasi ini, Gubernur Anwar Hafid berharap Forkopimda dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan terukur demi menjaga stabilitas daerah, memperkuat rasa aman, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ketiga, mengantisipasi Lebaran, kita antisipasi harga bahan pokok, perubahan cuaca yang ekstrem, dan rawan bencana,” pungkasnya.
