Soalparigi.ID — Penyesuaian kepesertaan BPJS Kesehatan yang mulai berlaku pada Februari 2026 memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Penonaktifan sejumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) membuat sebagian warga cemas kehilangan akses layanan kesehatan, termasuk pasien dengan kebutuhan pengobatan rutin seperti cuci darah.
Di sejumlah daerah, kondisi ini bahkan menimbulkan keraguan di fasilitas kesehatan untuk melakukan tindakan medis karena belum adanya kepastian penjaminan biaya. Situasi tersebut memicu keresahan, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang sangat bergantung pada skema bantuan iuran.
Namun di Sulawesi Tengah, Pemerintah Provinsi memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan tanpa hambatan. Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, menegaskan masyarakat tidak perlu panik menyikapi penyesuaian kepesertaan BPJS tersebut.
Menurutnya, Pemprov Sulteng telah lebih dulu mengantisipasi dinamika kebijakan nasional melalui program Berani Sehat. Program ini menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi warga hanya dengan menunjukkan KTP Sulawesi Tengah.
“Jadi kabar adanya pemutusan PBI dari BPJS Kesehatan tidak usah khawatir. Saya dan Ibu Wakil Gubernur menjamin masyarakat tetap bisa berobat gratis hanya dengan KTP,” ujar Anwar Hafid.
Program Berani Sehat dirancang sebagai bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memastikan tidak ada warga yang terhambat memperoleh layanan medis akibat persoalan administrasi. Skema ini memungkinkan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan meski kepesertaan BPJS mereka mengalami perubahan.
Hingga awal 2026, lebih dari 141 ribu warga telah memanfaatkan program tersebut untuk memperoleh layanan kesehatan tanpa dibebani biaya. Angka ini menunjukkan tingginya kebutuhan sekaligus efektivitas program dalam menjawab persoalan akses kesehatan.
Gubernur Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido menegaskan komitmen untuk memastikan seluruh warga terdampak tetap mendapatkan pelayanan. Termasuk di dalamnya pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan perawatan rutin dan berkelanjutan.
Ia secara khusus menyoroti layanan cuci darah yang kerap menjadi kekhawatiran pasien ketika terjadi perubahan skema pembiayaan. Pemerintah provinsi memastikan layanan tersebut tetap tersedia bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
“Kami pastikan layanan cuci darah tetap kami berikan khusus untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Jangan khawatir,” tegasnya.
Menurut Anwar, kesehatan masyarakat merupakan prioritas utama yang tidak boleh terhenti hanya karena perubahan regulasi atau administrasi. Pemerintah daerah, katanya, harus hadir memberikan solusi cepat agar warga yang sakit dapat segera ditangani.
Program Berani Sehat juga menjadi bagian dari visi pembangunan daerah yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai fokus utama. Dengan pendekatan berbasis KTP, proses layanan diharapkan lebih sederhana dan tidak berbelit.
Kebijakan ini sekaligus memperkuat komitmen Pemprov Sulteng dalam membangun sistem perlindungan sosial yang adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional. Ketika terjadi perubahan di tingkat pusat, daerah diharapkan mampu merespons cepat demi melindungi warganya.
Dengan jaminan tersebut, masyarakat Sulawesi Tengah diharapkan tetap tenang dan tidak menunda pengobatan akibat kekhawatiran biaya. Program Berani Sehat menjadi bukti bahwa pemerintah daerah berupaya memastikan setiap warga tetap memiliki akses layanan kesehatan yang layak, cepat, dan tanpa hambatan finansial.
