Soalparigi.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di delapan titik kabupaten dan kota menjelang Idulfitri 2026. Program ini dijalankan pada 4–11 Maret 2026 sebagai langkah antisipasi lonjakan harga dan peningkatan permintaan bahan pokok menjelang hari raya.
Kegiatan ini difokuskan untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga pangan musiman. Pemerintah menilai periode menjelang Idulfitri menjadi fase krusial karena konsumsi rumah tangga cenderung meningkat signifikan.
Pelaksanaan perdana digelar pada Rabu, 4 Maret 2026, di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, wilayah Palu Selatan. Dua hari kemudian, Jumat (6/3/2026), GPM berlanjut di Lapangan Bola Persma, Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara.
Selanjutnya pada Senin (9/3/2026), kegiatan dilaksanakan di halaman Kantor Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga. Titik-titik ini dipilih untuk menjangkau kawasan padat penduduk serta wilayah yang dinilai memiliki kebutuhan tinggi terhadap komoditas pangan bersubsidi.
Memasuki puncak kegiatan pada Rabu (11/3/2026), Gerakan Pangan Murah digelar serentak di sejumlah daerah. Di Kota Palu, kegiatan dipusatkan di halaman Kantor TVRI Palu untuk wilayah Palu Timur.
Sementara di kabupaten lain, kegiatan berlangsung di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi, halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala, halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tolitoli, serta halaman Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol.
Melalui program ini, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dari pasaran. Komoditas yang disediakan antara lain beras SPHP, minyak goreng, gula pasir, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, serta sejumlah bahan pangan strategis lainnya.
Ketersediaan beras SPHP menjadi salah satu fokus utama karena komoditas ini kerap mengalami kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan. Pemerintah memastikan distribusi dilakukan secara terukur agar tepat sasaran dan tidak memicu penimbunan.
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan Bank Indonesia. Sinergi lintas lembaga tersebut diharapkan mampu memperkuat intervensi pasar sekaligus menekan potensi inflasi daerah.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk intervensi konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat menjelang hari besar keagamaan.
Menurutnya, permintaan bahan pokok menjelang Idulfitri hampir selalu meningkat, sehingga pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan tetap aman dan harga tidak melonjak tajam di tingkat konsumen.
Ia juga menekankan bahwa pengendalian inflasi daerah tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar, tetapi memerlukan langkah terukur melalui operasi pasar dan distribusi pangan bersubsidi. Dengan demikian, tekanan harga dapat ditekan sejak awal.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga daya beli, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang paling terdampak fluktuasi harga pangan. Stabilitas harga bahan pokok berpengaruh langsung terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga.
Selain itu, GPM diharapkan mampu menciptakan efek psikologis positif di pasar. Ketika pemerintah hadir secara aktif, spekulasi harga dan praktik penimbunan dapat diminimalkan karena pasokan alternatif tersedia.
Pemerintah provinsi juga mengimbau masyarakat memanfaatkan program ini secara bijak sesuai kebutuhan. Distribusi yang merata menjadi kunci agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas.
Secara makro, pengendalian harga pangan menjelang Idulfitri menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi daerah. Inflasi yang terkendali akan berdampak pada kestabilan pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di Sulawesi Tengah.
Dengan pelaksanaan di delapan titik strategis, Gerakan Pangan Murah diharapkan tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi instrumen efektif dalam menjaga keseimbangan antara pasokan, harga, dan daya beli masyarakat.
Menjelang Idulfitri 2026, intervensi ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah berupaya hadir langsung di tengah masyarakat. Stabilitas pangan yang terjaga akan menjadi fondasi penting agar perayaan hari raya dapat berlangsung dengan rasa aman dan tanpa tekanan ekonomi berlebih.
