Soalparigi.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya terhadap prinsip kesetaraan dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang tengah berlangsung. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina memastikan proses seleksi dilakukan secara terbuka, objektif, dan tanpa diskriminasi gender.
Pernyataan tersebut disampaikan merespons isu keterwakilan perempuan dalam tahapan seleksi yang menjadi sorotan publik. Sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Novalina menekankan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peluang yang sama untuk berkompetisi.
“Tidak ada pembatasan berdasarkan gender. Siapa pun yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama,” ujarnya.
Dalam penjelasannya, pemerintah daerah menegaskan bahwa kesetaraan yang diterapkan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bersifat substantif. Artinya, peluang diberikan secara adil, namun hasil tetap ditentukan oleh kualitas peserta.
Berdasarkan data pansel, dari total 85 peserta yang lolos seleksi administrasi, sebanyak 19 orang atau sekitar 22 persen merupakan perempuan. Angka ini dinilai mencerminkan adanya ruang partisipasi yang terbuka, meskipun belum mencapai proporsi ideal.
“Ruang sudah terbuka, namun partisipasi tetap bergantung pada jumlah pendaftar sejak awal,” jelasnya.
Pansel, lanjutnya, tidak dapat memaksakan keterwakilan dalam bentuk persentase tertentu apabila jumlah peserta perempuan yang mendaftar masih terbatas. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi komposisi peserta dalam setiap tahapan seleksi.
Meski demikian, pemerintah tetap mengapresiasi keterlibatan ASN perempuan yang berpartisipasi dalam proses tersebut. Partisipasi ini dinilai sebagai indikator meningkatnya kepercayaan diri perempuan dalam mengisi jabatan strategis di birokrasi.
Di sisi lain, Novalina menegaskan bahwa kompetensi tetap menjadi standar utama dalam penentuan pejabat yang akan menduduki posisi strategis. Menurutnya, jabatan JPT Pratama memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan kebijakan publik.
“Kami tidak hanya mencari pengisi jabatan, tetapi pemimpin yang kompeten dan mampu menjawab tantangan ke depan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemenuhan keterwakilan perempuan tidak boleh mengabaikan kualitas kepemimpinan. Dalam konteks birokrasi modern, kapasitas dan kapabilitas menjadi faktor utama yang tidak dapat ditawar.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara prinsip kesetaraan dan profesionalisme. Namun, mereka juga menyoroti pentingnya strategi jangka panjang untuk meningkatkan partisipasi perempuan sejak tahap awal seleksi.
Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan karier, peningkatan kapasitas, serta penciptaan lingkungan kerja yang mendukung keterlibatan perempuan dalam posisi strategis.
Novalina juga menepis anggapan adanya diskriminasi dalam proses seleksi. Ia menilai keberadaannya sebagai perempuan yang menjabat Sekda sekaligus Ketua Pansel menjadi bukti bahwa peluang bagi perempuan terbuka luas di lingkungan pemerintahan.
“Kesempatan itu nyata. Tinggal bagaimana mendorong lebih banyak kader terbaik untuk berani tampil,” ujarnya.
Saat ini, proses seleksi masih berlangsung dan memasuki tahapan uji publik. Pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan sebagai bagian dari mekanisme transparansi.
Seluruh masukan yang diterima akan menjadi bahan pertimbangan bagi gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menentukan pejabat yang terpilih.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap proses seleksi ini menghasilkan pemimpin birokrasi yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ke depan, penguatan sistem seleksi berbasis merit diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi seluruh ASN, termasuk perempuan, untuk berkontribusi di level kepemimpinan.
