Soalparigi.ID – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, menegaskan agar tidak ada lagi praktik monopoli proyek di kalangan pelaku usaha jasa konsultan. Ia mendorong para konsultan untuk mengedepankan semangat berbagi demi menciptakan pemerataan ekonomi dan iklim usaha yang sehat di daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka secara resmi Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-11 Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Hotel Gran Sya, Palu, Kamis (12/2).
“Harus berbagi ke teman-teman konsultan lain supaya bisa sama-sama hidup dan sejahtera,” tegas Wagub Reny, seraya menyatakan tidak mentolerir praktik monopoli usaha.
Selain menekankan pentingnya pemerataan kesempatan, Wagub juga mengingatkan seluruh konsultan agar bekerja sesuai koridor hukum dan mematuhi kaidah teknis yang berlaku. Menurutnya, ketaatan terhadap aturan akan mencegah potensi persoalan hukum akibat kelalaian administrasi maupun teknis.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendorong lahirnya regulasi daerah yang dapat melindungi dan mengakomodasi konsultan lokal. Kebijakan ini diharapkan menjadi bentuk proteksi sekaligus stimulus agar konsultan lokal tidak tergerus oleh perusahaan dari luar daerah.
Langkah tersebut dinilai penting agar pelaku usaha lokal mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam membangun Sulawesi Tengah yang lebih maju dan sejahtera.
“Mari kita bersinergi dengan Pemda secara profesional,” ajaknya.
Aspirasi terkait perlunya payung hukum daerah sebelumnya disampaikan Ketua INKINDO Sulteng, Ir. Saiful Pagesa, S.Hut. Ia mengungkapkan bahwa mayoritas anggota INKINDO di Sulawesi Tengah masih berkualifikasi ‘Kecil’, sementara banyak paket pekerjaan dari pemerintah pusat maupun daerah mensyaratkan kualifikasi ‘Besar’.
Kondisi tersebut membuat konsultan lokal kerap tersisih sejak tahap administrasi.
“Sempit sekali ruang yang tersisa bagi konsultan lokal untuk berpartisipasi,” ujarnya, seraya berharap ada keberpihakan pemerintah untuk memperluas peluang bagi pelaku usaha lokal.
Senada dengan itu, Ketua Umum INKINDO, Ir. Erie Heryadi, M.H., menyarankan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama INKINDO mencontoh Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memiliki produk hukum daerah guna memproteksi konsultan lokal.
“Kami mohon bantuan Ibu Wagub agar anggota INKINDO bisa terus berkarya dengan baik,” katanya.
Pembukaan Musprov ke-11 INKINDO Sulteng ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Gubernur. Agenda utama musyawarah ini adalah pemilihan Ketua DPP INKINDO Sulteng untuk masa bakti berikutnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan INKINDO dari Sulawesi Selatan, Papua, dan Jawa Timur, para mitra usaha, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta undangan terkait lainnya.
