Komisi II DPRD Sulteng Serius Kawal Pembahasan Pelaksanaan IPERA, RDP Libatkan Sejumlah Perangkat Daerah

Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah bersama OPD Teknis sedang melakukan pembahasan pelaksanaan Iuran Pertambangan Rakyat / Foto: Andry

Soalparigi.id – Upaya mendorong kejelasan regulasi terkait pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPERA) terus menjadi perhatian Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Komitmen tersebut kembali ditunjukkan melalui agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah perangkat daerah terkait, Senin (16/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Kerja Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Gedung B, Jalan Sam Ratulangi Palu. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari lanjutan pembahasan mengenai pelaksanaan IPERA, khususnya dalam kaitannya dengan aspek regulasi, kewenangan, serta koordinasi antarlembaga pemerintah daerah.

RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Yus Mangun. Turut hadir Wakil Ketua Komisi II, serta seluruh anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam agenda tersebut, Komisi II mengundang sejumlah perangkat daerah, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kehadiran unsur perangkat daerah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kesamaan pemahaman mengenai pelaksanaan IPERA, terutama menyangkut aspek pelayanan perizinan, pendapatan daerah, dan landasan hukum yang menjadi pijakan kebijakan.

Perwakilan Komisi II DPRD Sulteng, Rachmat Syah, SH, MM, dalam keterangannya menegaskan bahwa pembahasan regulasi terkait IPERA perlu dilakukan secara serius dan melalui seluruh tahapan yang berlaku.

Menurutnya, setiap proses pembahasan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kebijakan yang nantinya dihasilkan memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Komisi II pada prinsipnya serius mengawal seluruh tahapan pembahasan terkait peraturan ini. Kami ingin memastikan setiap proses berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, diperlukan pembahasan yang komprehensif bersama seluruh perangkat daerah terkait agar tidak ada aspek regulasi maupun kewenangan yang terabaikan,” tutur Rachmat Syah saat dikonfirmasi media ini, senin (16/11/26).

Lebih jauh, pembahasan lintas perangkat daerah diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan IPERA. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dibahas tidak hanya memperhatikan aspek administratif, tetapi juga kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan.

Bagi Komisi II DPRD Sulteng, proses pembahasan regulasi ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penguatan kebijakan daerah. Karena itu, keterlibatan seluruh pihak terkait dinilai penting agar setiap tahapan pembahasan dapat berjalan secara terarah dan sesuai ketentuan.

Melalui RDP tersebut, Komisi II DPRD Sulawesi Tengah melanjutkan koordinasi dengan perangkat daerah sebagai bagian dari upaya memperjelas berbagai aspek pelaksanaan IPERA di Sulawesi Tengah.

Pembahasan ini sekaligus menegaskan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut perizinan dan pengelolaan sektor pertambangan rakyat memerlukan perhatian serius, terutama dalam memastikan adanya kesesuaian antara kebijakan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *