Soalparigi.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengusulkan pengembangan Sekolah Terpadu Satu Atap yang mengintegrasikan jenjang PAUD, SD, dan SMP untuk memperluas akses pendidikan di wilayah terpencil. Usulan tersebut disampaikan Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, dalam audiensi bersama Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dasmen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas penyelarasan program dan sinergi pemerintah pusat dengan daerah dalam mempercepat pemerataan pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang tinggal di wilayah terpencil Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam audiensi itu, Bupati didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bappelitbangda, Kepala DPKAD, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Perumahan, Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah.
Kabupaten Parigi Moutong memiliki wilayah memanjang dengan garis pantai sekitar 510 kilometer, disertai kondisi geografis berupa pegunungan, lembah, serta permukiman yang tersebar di daerah terpencil dan dataran tinggi. Jarak tempuh yang jauh, keterbatasan angkutan umum, dan medan ekstrem menjadi kendala bagi anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan secara berkelanjutan.
Kondisi tersebut berdampak pada akses pendidikan di sejumlah wilayah. Banyak anak di dusun terpencil memasuki jenjang SD tanpa mengikuti PAUD karena tidak tersedianya satuan pendidikan di lingkungan tempat tinggal mereka.
Selain itu, lulusan SD di daerah pegunungan menghadapi kesulitan melanjutkan pendidikan ke SMP karena lokasi sekolah berada jauh di ibu kota kecamatan. Biaya transportasi maupun tempat tinggal menjadi beban yang tidak terjangkau bagi sebagian keluarga.
Persoalan lainnya adalah kondisi sejumlah bangunan sekolah yang mengalami kerusakan berat dan kekurangan ruang kelas yang layak. Berbagai kendala tersebut turut berkontribusi terhadap tingginya rasio Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS), terutama pada masa peralihan dari PAUD ke SD serta SD ke SMP.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengusulkan model Sekolah Terpadu Satu Atap yang mengintegrasikan PAUD, SD, dan SMP dalam satu lingkungan pendidikan. Pembangunan direncanakan pada titik permukiman terpencil yang memenuhi persyaratan jarak dan demografi agar anak-anak dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus menempuh perjalanan jauh.
Usulan intervensi mencakup rehabilitasi ruang kelas yang rusak berat dan penataan kawasan sekolah satu atap yang telah beroperasi. Selain itu, pemerintah daerah mengusulkan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk jenjang PAUD dan SMP pada lokasi SD terpencil yang memiliki lahan memadai serta jumlah anak usia sekolah yang cukup banyak.
Pengembangan fasilitas juga mencakup penyediaan internet satelit untuk mendukung pembelajaran digital dan integrasi satu data pendidikan, serta peningkatan sarana air bersih dan sanitasi di lingkungan sekolah.
Dalam audiensi tersebut, pemerintah daerah menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan program. Kesiapan itu meliputi penyediaan lahan yang telah bersertifikat dan bebas sengketa, data berdasarkan pemetaan riil jumlah anak usia 5–15 tahun, tenaga pendidik, dukungan operasional, serta peningkatan akses jalan menuju lokasi sekolah.
Menanggapi usulan tersebut, Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menyambut baik rencana pengembangan sekolah satu atap. Menurutnya, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fasilitas sekolah dasar yang telah tersedia.
“Tidak semua SD harus memiliki SMP. Bisa dipetakan lima SD yang lokasinya berdekatan, kemudian ditentukan satu titik pusat yang dijadikan SD–SMP satu atap,” jelasnya.
Pemerintah pusat menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut secara bertahap mulai 2027. Dukungan itu mencakup penambahan ruang kelas, perpustakaan, ruang administrasi, serta sarana sanitasi.
Sementara itu, persiapan administrasi dan penataan kelembagaan diarahkan agar sekolah yang dikembangkan dapat menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2027/2028.
Melalui usulan tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap dukungan kebijakan dan alokasi anggaran revitalisasi serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dapat direalisasikan pada tahun anggaran mendatang. Upaya ini ditujukan untuk mendukung Program Prioritas Nasional Wajib Belajar 13 Tahun sekaligus memperluas kesempatan anak-anak di wilayah terpencil memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.








