Soalparigi.ID – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan Program Berani Sehat tidak menggunakan maupun mengurangi anggaran operasional internal RSUD Undata untuk membayar klaim pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pembayaran klaim pelayanan kesehatan tetap menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Syahriar, M.Kes., untuk meluruskan informasi dalam pemberitaan media daring Naratoria berjudul “Program Berani Sehat Gubernur Sulteng Dinilai Pemicu Masalah di RSUD Undata” yang diterbitkan pada 12 November 2026.
Syahriar menjelaskan, terdapat perbedaan mekanisme pembiayaan antara pembayaran iuran kepesertaan JKN dan pembayaran klaim pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Program Berani Sehat dijalankan melalui perluasan dan integrasi kepesertaan masyarakat ke dalam sistem JKN, sehingga pelayanan bagi peserta yang memenuhi persyaratan penjaminan tetap dibiayai melalui mekanisme klaim BPJS Kesehatan sesuai ketentuan, termasuk tarif Indonesian Case-Based Groups (INA-CBGs).
“Peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui APBD dalam Program Berani Sehat adalah membiayai iuran kepesertaan JKN, khususnya bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, terdapat pula pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah bagi pelayanan yang tidak masuk dalam skema JKN,” jelas Syahriar.
Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi.
Menurut Syahriar, Program Berani Sehat dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, serta kelompok yang mengalami kerentanan ekonomi. Sasaran program juga mencakup peserta JKN mandiri yang tidak lagi memiliki kemampuan finansial untuk membayar iuran secara mandiri.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat tetap memiliki kepesertaan JKN aktif agar tidak kehilangan akses pelayanan kesehatan akibat keterbatasan ekonomi.
Dinas Kesehatan juga menjelaskan bahwa integrasi kepesertaan masyarakat ke dalam JKN memberikan kepastian penjaminan pembiayaan bagi fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit rujukan seperti RSUD Undata. Dengan mekanisme tersebut, pembayaran klaim pelayanan peserta JKN tetap dilakukan BPJS Kesehatan dan tidak dibebankan pada anggaran operasional rumah sakit.
Sementara itu, peningkatan kunjungan pasien seiring pelaksanaan Program Berani Sehat dinilai sebagai konsekuensi dari semakin terbukanya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kondisi tersebut perlu direspons melalui penguatan tata kelola manajemen rumah sakit, peningkatan kapasitas layanan, serta optimalisasi sumber daya kesehatan agar kualitas pelayanan tetap terjaga.
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah turut mengapresiasi perhatian media dan masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah. Pengawasan publik dinilai penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kesehatan.
Meski demikian, Dinas Kesehatan berharap informasi mengenai Program Berani Sehat disampaikan dengan mengacu pada mekanisme pembiayaan dan ketentuan regulasi yang berlaku. Hal tersebut diperlukan agar informasi yang beredar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Melalui klarifikasi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa Program Berani Sehat merupakan bagian dari upaya memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat kepastian pembiayaan melalui sistem JKN dan menjaga keberlangsungan pelayanan di fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Undata.








