Soalparigi.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memperkuat langkah pembenahan tata kelola keuangan daerah melalui audiensi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah di Kota Palu, Jumat (27/3/2026). Pertemuan ini difokuskan pada peningkatan akuntabilitas serta percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
Bupati Parigi Moutong Erwin Burase bertemu langsung dengan Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tengah I Putu Wisudhantara untuk membahas sejumlah aspek krusial dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Inspektur Inspektorat Daerah Sakti A. Lasimpara, Kepala BPKAD Yusrin, serta Kepala Bagian Prokopim Moh. Rain Abdullah. Kehadiran tim teknis ini menunjukkan bahwa pembahasan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menyentuh aspek operasional.
Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki pengelolaan keuangan secara menyeluruh. Ia mengakui masih terdapat sejumlah catatan yang perlu dibenahi agar pengelolaan anggaran lebih tertib dan sesuai regulasi.
“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar lebih akuntabel dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Audiensi ini juga menjadi ruang koordinasi untuk mendapatkan arahan langsung dari BPK terkait langkah perbaikan yang harus dilakukan. Pemerintah daerah menilai komunikasi aktif dengan lembaga pemeriksa penting untuk mencegah kesalahan berulang.
Dari sisi pengawasan internal, Inspektorat Daerah menegaskan akan memperkuat fungsi pendampingan kepada seluruh perangkat daerah hingga tingkat desa. Pendekatan ini dinilai penting untuk meminimalkan risiko penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Menurut Inspektorat, pendampingan tidak hanya dilakukan saat pemeriksaan berlangsung, tetapi juga sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program. Dengan demikian, potensi kesalahan dapat dicegah lebih dini.
Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tengah menekankan pentingnya tindak lanjut atas setiap rekomendasi hasil pemeriksaan. Ia menyebut bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah sangat ditentukan oleh keseriusan dalam menindaklanjuti temuan.
Selain itu, BPK juga mendorong peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan seluruh perangkat terkait. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan sistem pengelolaan keuangan berjalan transparan dan sesuai standar.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai bahwa langkah audiensi ini merupakan bagian dari upaya preventif. Dibanding menunggu temuan berulang, koordinasi sejak awal dinilai lebih efektif dalam memperbaiki sistem.
Namun demikian, tantangan terbesar tetap berada pada implementasi di lapangan. Komitmen pimpinan harus diikuti dengan perubahan sistem kerja di setiap OPD agar perbaikan benar-benar terjadi.
Selain itu, konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja keuangan daerah. Tanpa tindak lanjut yang jelas, kualitas laporan keuangan sulit mengalami peningkatan.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diharapkan mampu menjadikan hasil audiensi ini sebagai dasar perbaikan yang konkret. Langkah-langkah yang diambil perlu terukur dan memiliki target yang jelas.
Di sisi lain, penguatan kapasitas aparatur juga menjadi faktor penting. Pemahaman terhadap regulasi dan sistem keuangan harus terus ditingkatkan agar kesalahan administratif dapat diminimalkan.
Audiensi ini sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya soal kepatuhan, tetapi juga tentang integritas dan transparansi. Kepercayaan publik sangat bergantung pada bagaimana anggaran dikelola dan dipertanggungjawabkan.
Ke depan, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan BPK diharapkan semakin kuat. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.
Jika langkah perbaikan dilakukan secara konsisten, dampaknya tidak hanya pada peningkatan kualitas laporan keuangan, tetapi juga pada efektivitas program pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.
