Soalparigi.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai memetakan sejumlah tantangan strategis dalam pelaksanaan program prioritas nasional atau Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2026. Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan anak tidak sekolah, hingga penguatan ketahanan pangan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2026 di Gedung Serbaguna Matano, Morowali, Kamis (13/5/2026).
Dalam arahannya, Anwar Hafid menegaskan pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memastikan seluruh program prioritas nasional benar-benar berjalan hingga tingkat kabupaten, kecamatan, sampai wilayah terpencil.
Menurutnya, keberhasilan program nasional sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
“Hari ini saya tidak hanya berdiri sebagai gubernur, tetapi juga mewakili pemerintah pusat di daerah. Fokus kita adalah memastikan program Asta Cita benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah,” tegas Anwar Hafid.
Ia mengatakan berbagai program prioritas nasional harus mampu memberi dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi tekanan global dan keterbatasan anggaran daerah.
Menurut Anwar, kebijakan efisiensi anggaran memang memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah, namun program nasional yang dijalankan melalui Asta Cita justru dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat apabila dilaksanakan secara tepat sasaran.
“Program nasional ini menjadi kekuatan penting bagi daerah. Karena itu, sinergi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus diperkuat agar seluruh program berjalan tepat sasaran,” ujarnya.
Gubernur menekankan rapat koordinasi tersebut bukan sekadar agenda rutin pemerintahan, tetapi menjadi momentum menyatukan langkah seluruh pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Ia menilai daerah harus mampu bergerak cepat menyesuaikan diri dengan dinamika global, termasuk dampak perang internasional dan ketidakstabilan harga energi yang turut memengaruhi kondisi ekonomi nasional maupun daerah.
“Keberadaan kita di Morowali hari ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya menyatukan kekuatan menghadapi dinamika global dan kebutuhan reformasi birokrasi,” katanya.
Anwar Hafid juga menyoroti sejumlah program prioritas Presiden RI yang saat ini mulai dijalankan di Sulawesi Tengah, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menyasar pelajar di berbagai daerah.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, tetapi juga memberi dampak ekonomi melalui keterlibatan masyarakat dalam penyediaan layanan pangan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kata dia, saat ini terus mempercepat penguatan layanan melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Dari target 307 unit SPPG yang direncanakan, sebanyak 228 unit atau sekitar 74,26 persen disebut telah beroperasi di Sulawesi Tengah.
Unit layanan tersebut saat ini melayani sekitar 900 ribu siswa yang tersebar di kurang lebih 13 ribu sekolah di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
Selain meningkatkan pelayanan gizi bagi siswa, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis juga dinilai memberi efek ekonomi yang cukup besar melalui pembukaan lapangan kerja baru di daerah.
Menurut data yang dipaparkan dalam rapat koordinasi, program tersebut telah melibatkan lebih dari 10 ribu relawan di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.
Pemerintah provinsi berharap program tersebut mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal melalui pemanfaatan hasil pertanian dan produk pangan daerah.
Selain MBG, rapat koordinasi juga membahas penguatan Program Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi desa.
Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa sekaligus memperluas akses distribusi pangan dan kebutuhan pokok masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengingatkan seluruh kepala daerah agar memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan efektif dan tidak terkendala persoalan birokrasi.
Ia meminta pemerintah daerah tidak hanya fokus pada realisasi program, tetapi juga memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke wilayah terpencil.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan Asta Cita di daerah akan menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas pemerintahan dalam menjalankan program prioritas nasional.
Pemerintah berharap seluruh program yang dijalankan melalui Asta Cita mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tengah secara merata hingga ke pelosok wilayah.
