Soalparigi.ID – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan pentingnya peningkatan profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia di tengah tantangan keamanan yang semakin kompleks. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (1/7/2026).
Upacara yang berlangsung khidmat itu dihadiri Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol. Nasri, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat TNI-Polri, tokoh agama, tokoh adat, serta berbagai elemen masyarakat. Momentum tersebut menjadi refleksi atas peran strategis Polri dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tengah mewakili Ketua DPRD, Pangdam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Imanuel Rudy Pailang, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Khamim Thohari, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah Syamsulbahri, Kepala BNNP Sulawesi Tengah Brigjen Pol. Ferdinand Maksi Pasule, perwakilan BIN Daerah Sulawesi Tengah, Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidayanta, Danlanal Palu Kolonel Marinir Mohammad Ali Wardhana, Danden TNI AU Letkol Kal Suhardin, jajaran pejabat utama Polda Sulawesi Tengah, serta tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Anwar Hafid membacakan amanat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Presiden menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Polri sekaligus mengapresiasi dedikasi dan pengabdian institusi kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional.
Menurut Presiden, tema “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat” merupakan penegasan komitmen Polri untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Polri dinilai memiliki peran strategis tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Presiden juga mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi Polri ke depan akan semakin kompleks. Perkembangan geopolitik global, ancaman kejahatan siber, kejahatan lintas negara, penyalahgunaan teknologi, hingga ketidakpastian ekonomi dunia menuntut institusi kepolisian terus melakukan transformasi agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang berlangsung sangat cepat.
Karena itu, Presiden menekankan pentingnya membangun Polri yang adaptif, modern, prediktif, dan mampu merespons berbagai dinamika keamanan secara cepat dan tepat. Kemampuan tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mendukung agenda pembangunan pemerintah.
Selain menjalankan fungsi utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Presiden juga memberikan apresiasi terhadap keterlibatan Polri dalam mendukung berbagai program strategis nasional. Di antaranya pengawalan Program Makan Bergizi Gratis, upaya mewujudkan swasembada pangan melalui optimalisasi lahan pertanian, pemberantasan narkotika, penindakan penyelundupan dan perjudian daring, pembangunan rumah bagi personel Polri dan masyarakat, hingga pengamanan investasi serta proyek-proyek strategis nasional.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Presiden memberikan lima arahan kepada seluruh jajaran Polri. Arahan itu meliputi penguatan kelembagaan Polri, peningkatan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan fleksibilitas organisasi dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis, serta penguatan legitimasi institusi melalui integritas, transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kepercayaan publik.
Presiden menegaskan bahwa keberhasilan Polri tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Oleh sebab itu, setiap anggota Polri diharapkan mampu memberikan pelayanan yang humanis, adil, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam bagian akhir amanatnya, Presiden mengajak seluruh insan Bhayangkara menjadikan setiap pelaksanaan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Ia menekankan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang harus terus dijaga melalui pelayanan yang profesional dan berintegritas.
“Polri yang kuat adalah Indonesia yang aman, dan Indonesia yang aman adalah Indonesia yang maju. Dirgahayu Polri ke-80, teruslah mengabdi untuk masyarakat, bangsa, dan negara,” demikian kutipan penutup amanat Presiden yang dibacakan Gubernur Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol. Djoko Wienartono mengatakan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen seluruh jajaran kepolisian dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, tantangan tugas kepolisian yang terus berkembang harus diimbangi dengan peningkatan profesionalisme dan kemampuan personel.
Ia menilai sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Sulawesi Tengah. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mendukung berbagai agenda pembangunan sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.
Djoko menambahkan, semangat Hari Bhayangkara diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh personel Polri untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan, menjaga integritas, serta memperkuat kepercayaan publik melalui pendekatan yang cepat, humanis, transparan, dan berkeadilan.
“Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini, kami berharap Polri semakin dekat dengan masyarakat, semakin dipercaya, serta mampu memberikan rasa aman dan menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Sulawesi Tengah menjadi pengingat bahwa tantangan keamanan tidak dapat dihadapi oleh Polri sendiri. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Sulawesi Tengah.
