Soalparigi.id – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sutoyo, menyampaikan sejumlah catatan terhadap pelayanan kesehatan dan pelaksanaan program pemerintah daerah dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Selasa (3/3/2026).
Dalam forum yang dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Adrudin Nur, mewakili Bupati Parigi Moutong, Sutoyo meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang menurutnya masih ditemukan di lapangan.
Menurut Sutoyo, berbagai masukan yang disampaikan anggota DPRD dalam rapat paripurna perlu ditindaklanjuti agar tidak berhenti pada pembahasan semata.
“Yang pertama informasinya terkait dengan pelayanan di rumah sakit. Ini saya minta dicatat Pak Asisten. Tidak ada gunanya juga kalau kita bicara banyak, tetapi kalau tidak dicatat dan tidak menjadi realitas, ini juga tidak ada gunanya,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD berencana menggelar rapat koordinasi setelah Hari Raya Idulfitri dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sektor kesehatan.
Sutoyo mengatakan rapat tersebut akan menghadirkan 24 kepala puskesmas, tiga direktur rumah sakit, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong untuk membahas berbagai persoalan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
“Nanti setelah Lebaran, Komisi IV akan mengundang semua kepala puskesmas dari 24 puskesmas, kemudian tiga direktur rumah sakit dan kepala dinas untuk kita rapatkan dalam satu ruangan,” katanya.
Ia berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi terhadap berbagai persoalan, termasuk sistem rujukan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC).
Menurutnya, program UHC yang dijalankan pemerintah daerah merupakan kebijakan yang patut diapresiasi karena didukung alokasi anggaran yang cukup besar. Namun, ia menilai pelaksanaannya tetap perlu dievaluasi apabila masih ditemukan kendala di lapangan.
“Program ini niat Bapak Bupati bagus. Anggaran yang kita keluarkan juga tidak sedikit, hampir Rp20 miliar untuk UHC. Maka kalau masih ada persoalan, kita harus duduk bersama mencari solusi,” ujarnya.
Selain sektor kesehatan, Sutoyo juga menyoroti pelaksanaan program LPG gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah. Berdasarkan laporan yang diterima DPRD, kata dia, masih terdapat kendala teknis dalam pelaksanaannya di sejumlah desa.
Ia mengaku menerima informasi bahwa sebagian warga yang telah memperoleh kartu LPG gratis masih diminta melakukan pembayaran saat mengambil tabung gas di pangkalan.
“Ada beberapa desa yang melapor kepada kami. Mereka sudah memegang kartu LPG gratis, tetapi ketika datang ke pangkalan, pemilik pangkalan justru bertanya siapa yang membayar,” ungkapnya.
Sutoyo meminta pemerintah daerah segera mengevaluasi mekanisme pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat diterima masyarakat sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
“Saya pikir program Pak Bupati ini bagus dan kami mendukung. Cuma teknisnya perlu dirapikan supaya tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh anggota DPRD untuk melakukan pemantauan di daerah pemilihan masing-masing guna memastikan apakah persoalan serupa juga terjadi di wilayah lain.
Hingga rapat paripurna berakhir, pemerintah daerah belum memberikan tanggapan secara khusus terhadap catatan yang disampaikan Ketua Komisi IV. Namun, seluruh masukan tersebut disampaikan dalam forum resmi DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Parigi Moutong.
