Soalparigi.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (27/7/2026). Selain membahas upaya pengendalian inflasi, rapat tersebut juga mengulas kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, rakor dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Aswini Dimpel, dan diikuti unsur organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Perum Bulog Parigi Moutong, Kodim 1306/Kota Palu melalui Koramil 08/Parigi, serta Polres Parigi Moutong.
Secara nasional, rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, yang menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas beras dan minyak goreng. Ia juga mendorong pemerintah daerah bersama Perum Bulog untuk kembali mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Berdasarkan hasil pemantauan pada pekan keempat Juli 2026, Tomsi mengungkapkan bahwa kenaikan harga beras terjadi di 152 kabupaten/kota, sementara harga minyak goreng mengalami peningkatan di 109 kabupaten/kota.
“Apakah tidak bisa kita lakukan Gerakan Pangan Murah yang masif seperti yang dulu lagi,” ujar Tomsi Tohir.
Menurutnya, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan Gerakan Pangan Murah secara luas mampu menekan gejolak harga sehingga perlu kembali diperkuat sebagai salah satu strategi menjaga daya beli masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Aswini Dimpel menyampaikan hasil pemantauan lapangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Tengah mengenai pengendalian inflasi.
Ia menjelaskan bahwa komoditas bawang merah masih menjadi salah satu penyumbang kenaikan harga di wilayah Parigi Moutong.
“Dua minggu lalu kami turun langsung ke lapangan setelah mengikuti rapat inflasi bersama Ibu Gubernur Sulawesi Tengah. Dari hasil pemantauan, memang masih terdapat permasalahan pada komoditas bawang merah yang harganya relatif tinggi,” ungkapnya.
Hasil pemantauan menunjukkan harga bawang merah di Pasar Tolai berada pada kisaran Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, sedangkan bawang merah rebus mencapai sekitar Rp45.000 per kilogram. Sementara itu, di Pasar Parigi harga bawang merah tercatat sekitar Rp50.000 per kilogram.
Aswini juga menyoroti harga minyak goreng. Menurutnya, masyarakat di wilayah Parigi masih dapat memperoleh minyak goreng bersubsidi melalui Rumah Pangan Kita (RPK) dengan harga sekitar Rp16.000 per liter. Namun, masyarakat di wilayah Toribulu dan sekitarnya belum menikmati akses yang sama sehingga harus membeli minyak goreng dengan harga sekitar Rp22.000 per liter.
Karena itu, ia mengimbau seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk terus menyosialisasikan keberadaan lokasi penjualan pangan bersubsidi agar semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkannya.
Selain itu, Aswini mengungkapkan bahwa harga beras di pasaran kini telah mencapai sekitar Rp15.000 per kilogram, padahal Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu daerah dengan surplus produksi beras terbesar di Sulawesi Tengah.
Menurutnya, diperlukan penguatan kerja sama antardaerah untuk memperlancar distribusi komoditas pangan, terutama bawang merah, sehingga harga tetap stabil dan tidak dipengaruhi rantai distribusi yang panjang.
“Kita perlu mencari solusi bersama, termasuk menjalin kerja sama dengan daerah penghasil agar pasokan bawang merah maupun beras dapat masuk dengan harga yang wajar. Begitu juga minyak goreng, kita daerah penghasil kelapa, tetapi masyarakat masih membeli minyak dengan harga yang tinggi,” kata Aswini.
Selain pengendalian inflasi, rakor juga membahas upaya menjaga kelancaran distribusi BBM serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.
Melalui keikutsertaannya dalam rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan melalui pemantauan pasar secara berkala, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan berbagai langkah strategis guna mengendalikan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
