Soalparigi.ID – Program Berani Bedah Rumah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meraih penghargaan Terbaik II Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun Anggaran 2026 Regional Sulawesi untuk kategori Program 3 Juta Rumah. Atas capaian tersebut, pemerintah daerah memperoleh dana insentif sebesar Rp1 miliar dan tambahan kuota bedah rumah sebanyak 250 unit.
Penghargaan tersebut diberikan oleh pemerintah pusat sesuai Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.10.11/6482/SJ tertanggal 10 September 2026.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sulawesi Tengah, Dr. Akris Fatta Yunus, M.M., menyampaikan informasi tersebut kepada media melalui pesan WhatsApp pada Senin (26/10/2026).
“Dan sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri memberikan dana insentif sebesar Rp1 miliar dan tambahan kuota bedah rumah sebanyak 250 unit,” kata Akris.
Ia menjelaskan, program Berani Bedah Rumah yang digagas Gubernur Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reny Lamadjido telah dicanangkan dan dimulai pada 12 April 2026. Program tersebut ditujukan untuk memperbaiki rumah masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Menurut Akris, penanganan RTLH melalui program tersebut meningkat selama dua tahun kepemimpinan Anwar-Reny. Pada 2025, jumlah rumah yang ditangani tercatat sebanyak 1.260 unit. Angka tersebut meningkat menjadi 9.034 unit pada 2026.
Akris menyampaikan apresiasi kepada para bupati dan wali kota, Kepala Balai P3KP Sulawesi II Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), jajaran Dinas Perkimtan Sulteng, serta pimpinan dan anggota DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota atas dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan program tersebut.
Ia menyebut penanganan RTLH didukung pembiayaan dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah, APBD kabupaten/kota, dan APBN.
Pada 2026, Dinas Perkimtan Sulteng melaksanakan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni sebanyak 124 unit melalui dukungan APBD provinsi. Anggaran pembangunan rumah baru sebesar Rp80 juta per unit, peningkatan kualitas atau rehabilitasi sebesar Rp35 juta hingga Rp50 juta per unit, serta pembangunan sanitasi berupa mandi, cuci, kakus (MCK) sebesar Rp21 juta hingga Rp21,5 juta per unit.
Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota menangani 160 unit RTLH melalui dukungan APBD. Adapun dukungan APBN melalui Kementerian PKP untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencapai 8.750 unit.
Berdasarkan data Dinas Perkimtan Sulteng yang disampaikan Akris, jumlah penduduk Sulawesi Tengah tercatat sebanyak 3.189.800 jiwa atau 1.059.250 kepala keluarga (KK). Sebanyak 736.288 KK/unit tercatat memiliki rumah.
Data tersebut juga menunjukkan jumlah RTLH di Sulawesi Tengah mencapai 133.833 KK/unit pada 2024, dengan angka kemiskinan sebesar 11,77 persen. Pada 2025, jumlah RTLH berkurang menjadi 132.573 KK/unit dan angka kemiskinan turun menjadi 10,92 persen.
Pada 2026, jumlah RTLH kembali berkurang menjadi 123.539 KK/unit, sedangkan angka kemiskinan turun menjadi 10,46 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Maret 2026.
Akris mengatakan, program Berani Bedah Rumah akan tetap menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada 2027. Program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak.
Ia berharap penurunan jumlah RTLH dapat memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah dalam upaya mewujudkan Sulteng Nambaso.
