Marlela Soroti Evaluasi Kemendagri soal IPERA, Potensi PAD Rp200 Miliar Terancam

Marlela Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah / Foto: Zhr

Soalparigi.ID – Anggota Komisi II, Marlela, menyoroti belum turunnya hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait regulasi Izin Pertambangan Rakyat (IPERA). Keterlambatan tersebut dikhawatirkan menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat potensi penerimaan dari pungutan IPERA diperkirakan mencapai Rp200 miliar.

Marlela mengatakan, pemerintah daerah telah memiliki peraturan daerah (Perda) terkait IPERA. Namun, proses evaluasi dari Kemendagri hingga kini belum mendapatkan kepastian. Kondisi itu membuat pemerintah daerah belum dapat mengambil langkah lebih lanjut dalam penerapan pungutan tersebut.

“Potensinya itu bisa sampai 200-an M. Sayang, kan, kalau lolos begitu,” kata Marlela saat diwawancarai usai melaksanakan RDP bersama OPD Teknis, Senin 16/11/26.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan kepastian landasan hukum, terutama mengenai besaran pungutan atau retribusi yang akan diberlakukan. Meski pemerintah daerah telah memiliki Perda sebelumnya dan mengusulkan regulasi baru, ketentuan mengenai besaran pungutan dinilai masih perlu mendapatkan kejelasan.

Menurut Marlela, Perda lama sebenarnya dapat dipertimbangkan untuk mengisi kekosongan selama proses pembahasan regulasi baru berlangsung. Namun, karena menyangkut penerimaan keuangan daerah, penerapannya perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Kalau misalnya perda ini dibilang oleh Kementerian Dalam Negeri, besok urus ya, aman, enggak ada masalah. Tetapi kalau berbulan-bulan sampai bertahun-tahun baru keluar, karena ini menyangkut hitungan-hitungan uang,” ujarnya.

Marlela menyebut, pemerintah daerah telah berupaya melakukan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Dalam komunikasi tersebut, pemerintah daerah diminta menyiapkan surat pengusulan untuk memperoleh rekomendasi terkait penerapan IPERA.

Ia mengatakan, diskresi pemerintah daerah disebut dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi persoalan tersebut. Meski demikian, pihaknya memilih menempuh jalur koordinasi dan meminta kepastian dari kementerian agar pelaksanaan pungutan memiliki dasar yang lebih jelas.

“Katanya bisa diskresi daripada pemerintah daerah, tetapi amannya kita menyurat ke sana,” ungkapnya.

Terkait jumlah izin, Marlela menyampaikan bahwa terdapat enam IPERA yang masuk dalam pengajuan terakhir. Sementara itu, jumlah keseluruhan IPERA diperkirakan mencapai 160-an, di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah.

Marlela berharap proses rekomendasi dan evaluasi dari Kemendagri dapat segera memperoleh kepastian. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menentukan langkah penerapan IPERA sekaligus mengoptimalkan potensi PAD yang selama ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *