Soalparigi.ID — Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, resmi dilantik sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) pada Sabtu (25/4/2026). Pelantikan ini dinilai sebagai momentum strategis untuk mendorong penguatan peran ilmu pemerintahan dalam menjawab tantangan birokrasi yang semakin kompleks.
Dalam sambutannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa kepemimpinannya di MIPI tidak hanya melanjutkan program yang sudah ada, tetapi juga mempercepat pengembangan gagasan baru agar organisasi tersebut tetap relevan dengan dinamika pemerintahan saat ini.
Menurutnya, ilmu pemerintahan tidak boleh stagnan dan harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Ia menekankan pentingnya inovasi agar kajian akademik tidak berhenti pada tataran teori, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan sistem birokrasi di Indonesia.
“Pelantikan ini menjadi sinyal untuk bekerja lebih cepat dan lebih keras dalam mewujudkan cita-cita besar para pendiri MIPI,” ujarnya.
Anwar Hafid juga menyoroti paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini cenderung berorientasi pada capaian administratif. Ia menilai pendekatan tersebut perlu diubah dengan menempatkan prinsip kebenaran sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan.
Baginya, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak cukup hanya pada predikat “baik”, tetapi harus berangkat dari proses yang benar. Ia meyakini bahwa kebijakan yang disusun dengan landasan yang benar akan menghasilkan dampak yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat.
“Yang benar itu pasti baik, tetapi yang baik belum tentu benar,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan dorongan untuk memperkuat integritas dalam birokrasi, sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan berbasis nilai dalam pengambilan keputusan publik. Dalam konteks ini, MIPI diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga pusat pemikiran yang mampu memengaruhi arah kebijakan nasional.
Ia menilai, organisasi profesi seperti MIPI memiliki posisi strategis dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik pemerintahan. Kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah menjadi kunci untuk melahirkan kebijakan yang tidak hanya ideal secara konsep, tetapi juga aplikatif di lapangan.
Lebih lanjut, Anwar Hafid menyampaikan optimismenya bahwa MIPI dapat berperan sebagai motor penggerak dalam reformasi birokrasi. Organisasi ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan publik.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga profesionalitas dan etika birokrasi dalam setiap langkah organisasi. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai Ketua Umum harus dijawab dengan kinerja nyata yang berdampak luas.
Komitmen tersebut, kata dia, akan diwujudkan melalui penguatan peran MIPI sebagai ruang kolaborasi lintas sektor. Dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi hingga praktisi pemerintahan, diharapkan muncul inovasi yang mampu memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.
Dalam konteks pemerintahan modern, tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut kecepatan adaptasi terhadap perubahan global, perkembangan teknologi, serta tuntutan transparansi dari masyarakat.
Karena itu, pendekatan konvensional dalam birokrasi dinilai tidak lagi cukup. Dibutuhkan inovasi berbasis ilmu pengetahuan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan efisien.
Anwar Hafid juga menekankan bahwa arah kepemimpinannya akan berfokus pada penguatan sinergi antar pemangku kepentingan. Ia ingin memastikan bahwa MIPI menjadi wadah yang inklusif dan terbuka terhadap berbagai gagasan baru.
Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan sistem pemerintahan yang lebih adaptif, inovatif, dan berpihak pada kepentingan publik. Dengan demikian, ilmu pemerintahan tidak hanya berkembang secara akademik, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pelantikan ini sekaligus menjadi titik awal bagi MIPI untuk memperkuat perannya di tengah tuntutan reformasi birokrasi yang terus berkembang. Ke depan, organisasi ini diharapkan mampu menjadi katalisator perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Pada akhirnya, kepemimpinan Anwar Hafid di MIPI akan diuji pada sejauh mana organisasi ini mampu menghasilkan inovasi yang tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam sistem pemerintahan. Jika hal tersebut tercapai, MIPI berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong transformasi birokrasi di Indonesia.
