Soalparigi.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan penanganan masyarakat terdampak gempa bumi tetap berlanjut meski masa tanggap darurat telah berakhir. Fokus penanganan kini bergeser pada masa transisi menuju pemulihan dengan memprioritaskan penyediaan hunian sementara (huntara), percepatan pendataan kerusakan, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (2/7/2026). Rapat dihadiri pemerintah kabupaten terdampak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), unsur Forkopimda, serta instansi terkait yang terlibat dalam penanganan bencana.
Pertemuan tersebut membahas perkembangan penanganan pascagempa yang mengguncang sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah pada 16 Juni 2026. Pembahasan meliputi evaluasi pelaksanaan masa tanggap darurat, transisi menuju pemulihan, validasi data kerusakan, hingga langkah penanganan masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang.
Gubernur menegaskan bahwa perubahan status dari masa tanggap darurat menuju masa transisi tidak boleh diartikan sebagai berkurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak. Menurutnya, perubahan status hanya merupakan bagian dari mekanisme administrasi kebencanaan, sedangkan tanggung jawab pemerintah harus tetap berjalan hingga seluruh korban benar-benar pulih.
“Penanganan korban bencana ini harus terus berjalan apa pun statusnya. Mau status tanggap darurat, transisi, atau status lainnya, itu sesungguhnya hanya istilah administratif. Yang paling penting, penanganan terhadap masyarakat tidak boleh menurun. Jaminan kehidupan masyarakat terdampak harus tetap kita pastikan sampai mereka benar-benar pulih,” kata Anwar.
Ia menilai keberhasilan proses rehabilitasi dan rekonstruksi sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah. Karena itu, seluruh instansi terkait diminta mempercepat sekaligus memastikan validitas pendataan terhadap rumah yang rusak, tingkat kerusakan bangunan, serta kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Menurut Anwar, data yang akurat akan menjadi dasar utama dalam menentukan besaran bantuan, penyusunan program rehabilitasi, hingga pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak. Kesalahan pendataan berpotensi menghambat proses pemulihan dan menimbulkan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan.
“Persoalan utama kita adalah data. Saya ingin memastikan apakah data yang kita miliki sudah lengkap dan valid, termasuk tingkat kerusakan rumah masyarakat. Karena ketika kita masuk tahap pemulihan, semuanya akan bergantung pada data yang akurat,” ujarnya.
Selain validasi data, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan hunian sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Gubernur menegaskan huntara yang akan dibangun bukan lagi berupa tenda darurat, melainkan bangunan semi permanen yang layak dihuni selama proses pembangunan rumah permanen berlangsung.
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memastikan pembangunan huntara berjalan tanpa hambatan agar masyarakat memiliki tempat tinggal yang lebih layak selama masa pemulihan. Pemerintah juga diminta menyiapkan skema pembiayaan lanjutan sehingga proses pembangunan tidak terhenti di tengah jalan.
“Tentu yang paling mendesak sekarang adalah hunian sementara. Bukan lagi tenda, tetapi huntara semi permanen yang bisa digunakan masyarakat dalam waktu cukup panjang. Jangan sampai pembangunan berhenti di tengah jalan karena hal itu dapat memicu keresahan masyarakat. Sebelum pembangunan selesai, harus ada kepastian bantuan lanjutan atau alternatif pembiayaan lain,” tegasnya.
Data sementara yang dihimpun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan sebanyak 4.210 unit rumah terdampak gempa di Sulawesi Tengah. Dari jumlah tersebut, 4.012 unit berada di Kabupaten Sigi, 92 unit di Kabupaten Parigi Moutong, 18 unit di Kabupaten Poso, dan 88 unit di Kota Palu.
Berdasarkan tingkat kerusakan, sebanyak 2.551 rumah mengalami kerusakan ringan, 1.195 rumah rusak sedang, dan 266 rumah mengalami kerusakan berat. Data tersebut masih terus diperbarui seiring proses verifikasi yang dilakukan pemerintah bersama tim teknis di lapangan.
Dalam rapat yang sama, Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae mengatakan pemerintah daerah telah memasuki tahap transisi menuju pemulihan dengan tetap melanjutkan berbagai pekerjaan yang belum terselesaikan selama masa tanggap darurat.
Ia mengungkapkan gempa bumi yang melanda Kabupaten Sigi mengakibatkan tiga orang meninggal dunia, sementara ratusan rumah mengalami kerusakan berat sehingga pembangunan hunian sementara menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah.
Selain penyediaan hunian, pemerintah Kabupaten Sigi juga mempercepat pemulihan infrastruktur dasar. Akses jalan menuju wilayah Lembah Tongoa yang sebelumnya terdampak kini telah kembali dapat dilalui kendaraan, sedangkan perbaikan jaringan distribusi air bersih masih terus dilakukan di sejumlah desa yang mengalami gangguan layanan.
“Kami memang sudah masuk masa transisi, tetapi seluruh pekerjaan yang belum selesai saat masa tanggap darurat tetap kami lanjutkan. Fokus kami sekarang adalah percepatan pemulihan agar masyarakat bisa segera kembali beraktivitas normal,” ujar Rizal.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, BNPB, BPBD, BMKG, serta berbagai instansi terkait akan terus diperkuat selama masa pemulihan. Melalui pendataan yang akurat, percepatan pembangunan hunian sementara, serta pemulihan infrastruktur dan layanan dasar, pemerintah berharap masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kembali menjalani aktivitas secara normal, sementara proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan.
