Soalparigi.ID – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menargetkan produktivitas padi di Sulawesi Tengah meningkat dari rata-rata 4 ton menjadi 6 ton per hektare pada 2027 sebagai bagian dari upaya memperkuat daerah itu sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Target tersebut akan ditempuh melalui percepatan modernisasi pertanian, penguatan sinergi lintas pemerintahan, serta digitalisasi data petani.
Komitmen tersebut disampaikan Anwar Hafid saat membuka Rapat Koordinasi Perluasan Penerapan Budidaya Padi Pertanian Modern (PMAAS) dan Program Strategis Kementerian Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP), Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi.
Menurut Anwar, sektor pertanian merupakan kekuatan utama yang dimiliki Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta menyatukan langkah dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan petani.
“Kita harus memikirkan bersama bagaimana rakyat Sulawesi Tengah bisa semakin sejahtera melalui sektor pertanian. Pertanian adalah kekuatan besar yang kita miliki,” ujarnya.
Ia menjelaskan, arah pembangunan pertanian Sulawesi Tengah sejalan dengan kebijakan nasional melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang menempatkan daerah tersebut sebagai salah satu wilayah penyangga ketahanan pangan dan energi nasional.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui program unggulan Berani Panen Raya.
Menurut Anwar, program tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil panen, tetapi juga menjadi gerakan untuk memperbaiki produktivitas pertanian secara berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan petani.
“Kalau pemerintah pusat berbicara target 10 ton per hektare, maka semangat Berani Panen Raya adalah mendorong produktivitas petani kita terus meningkat. Yang penting kita bergerak menuju panen yang lebih besar dan petani yang lebih sejahtera,” katanya.
Saat ini, produktivitas rata-rata padi di Sulawesi Tengah masih berkisar 4 ton per hektare. Pemerintah provinsi menargetkan angka tersebut meningkat menjadi rata-rata 6 ton per hektare pada 2027 melalui penerapan teknologi pertanian modern, penggunaan benih unggul, serta pendampingan yang lebih intensif kepada petani.
“Saya yakin target ini bisa kita capai kalau semua bergerak bersama,” ujarnya.
Dalam arahannya, Anwar juga menyoroti perlunya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, pembangunan sektor pertanian tidak boleh terhambat oleh pembagian kewenangan administratif.
Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi memiliki peran sebagai fasilitator yang mendukung kebutuhan daerah, sementara pelaksanaan program di lapangan berada di tangan pemerintah kabupaten dan para petani.
“Provinsi tidak punya sawah dan tidak punya petani. Yang punya sawah dan petani adalah kabupaten. Karena itu tugas provinsi adalah membantu, bukan mengambil alih,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala dinas pertanian kabupaten dan kota menyampaikan berbagai persoalan serta kebutuhan yang dihadapi di wilayah masing-masing agar bantuan pemerintah provinsi benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan.
Anwar menegaskan dirinya tidak menginginkan program yang disusun hanya berdasarkan perencanaan administratif tanpa menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Saya tidak ingin provinsi membuat program yang ternyata tidak dibutuhkan daerah. Kita harus menyelesaikan persoalan nyata di lapangan, bukan sekadar menjalankan proyek,” katanya.
Mantan Bupati Morowali dua periode itu juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar meninggalkan budaya saling melempar tanggung jawab ketika menghadapi persoalan di lapangan.
Menurutnya, setiap tingkatan pemerintahan harus segera mengambil tindakan apabila memiliki kemampuan dan anggaran untuk menyelesaikan masalah, tanpa menunggu alasan kewenangan.
“Kalau ada yang rusak, siapa yang punya kemampuan dan anggaran lebih dulu, kerjakan. Jangan menunggu karena alasan itu kewenangan provinsi, kabupaten atau pusat. Kalau terus begitu, kita tidak akan pernah maju,” ujarnya.
Selain itu, Anwar mengajak para penyuluh pertanian, kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dan kepala dinas pertanian agar lebih aktif membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi. Ia bahkan meminta agar tidak ragu mengundangnya ketika terdapat kegiatan panen raya maupun aktivitas pertanian di daerah.
Menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah petani merupakan bentuk dukungan moral yang dapat meningkatkan semangat kerja masyarakat.
“Kalau ada panen raya, cukup kirim WhatsApp kepada saya. Kalau ada waktu, saya datang. Tidak usah bikin surat resmi, tidak usah pasang tenda, tidak usah potong ayam atau buat acara besar. Saya datang untuk memberi semangat kepada petani,” katanya.
Ia menilai perhatian pemerintah terhadap petani tidak harus diwujudkan melalui kegiatan yang bersifat seremonial. Yang lebih penting adalah memastikan pemerintah hadir mendengarkan kebutuhan petani sekaligus memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Dalam kesempatan tersebut, Anwar juga mendorong percepatan digitalisasi sektor pertanian. Menurutnya, seluruh data petani harus terintegrasi secara digital sehingga pemerintah memiliki basis data yang akurat dalam menyusun kebijakan maupun menyalurkan bantuan.
“Sudah bukan zamannya lagi semua dikerjakan secara manual. Kita harus tahu berapa jumlah petani, di mana mereka berada, bagaimana kondisi lahannya, sampai kondisi keluarganya. Dengan data yang lengkap, bantuan pemerintah akan jauh lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga perlu memberikan perhatian kepada petani penggarap yang selama ini belum sepenuhnya memperoleh akses terhadap berbagai program bantuan akibat tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan keluarga petani, termasuk akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
Anwar turut mengingatkan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung program cetak sawah baru yang menjadi salah satu program strategis Kementerian Pertanian. Ia meminta seluruh daerah memastikan lokasi yang diusulkan benar-benar memenuhi syarat sehingga mampu mendukung peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan.
Mengakhiri arahannya, Gubernur meminta hasil rapat koordinasi dimanfaatkan untuk menginventarisasi seluruh persoalan pertanian di kabupaten dan kota. Seluruh rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan petani, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimistis target peningkatan produktivitas padi hingga rata-rata 6 ton per hektare pada 2027 dapat diwujudkan. Pencapaian tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Sulawesi Tengah sebagai salah satu penyangga utama ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
