Soalparigi.ID — DPRD Sulawesi Tengah mendorong penguatan ekosistem usaha agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki dukungan yang memadai untuk memenuhi persyaratan pasar ekspor.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Hidayat Pakamundi, saat menghadiri Gerakan 1.000 Pelaku Usaha Berani Ekspor di Hotel Best Western Plus Coco Palu, Senin (28/9/2026). Hidayat hadir mewakili Ketua DPRD Sulawesi Tengah.
Menurut Hidayat, upaya mendorong produk lokal masuk ke pasar internasional membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga terkait, dunia usaha, lembaga pembiayaan hingga pelaku UMKM.
Ia mengatakan dukungan tersebut diperlukan tidak hanya untuk membuka akses pasar, tetapi juga membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk dan memenuhi berbagai persyaratan perdagangan internasional.
“Kita memiliki banyak potensi usaha dan komoditas unggulan di Sulawesi Tengah. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dapat kita dorong agar memiliki daya saing dan mampu menembus pasar yang lebih luas, termasuk pasar internasional,” ujar Hidayat.
Hidayat menilai penguatan ekosistem ekspor perlu dilakukan secara menyeluruh. Pelaku UMKM, kata dia, membutuhkan dukungan dalam pemenuhan standar dan sertifikasi, pengemasan, peningkatan kualitas produk, akses pembiayaan, serta pendampingan dalam proses ekspor.
Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar program pengembangan UMKM memiliki keberlanjutan dan dapat menjawab kebutuhan pelaku usaha di lapangan.
“Kita berharap kegiatan ini tidak berhenti pada seremoni saja, tetapi benar-benar memberikan dampak kepada pelaku usaha. Mereka harus mendapatkan pendampingan dan akses yang memudahkan untuk naik kelas dari pasar lokal menuju pasar nasional bahkan internasional,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding menyampaikan bahwa Sulawesi Tengah memiliki sejumlah komoditas yang berpotensi dikembangkan menjadi produk ekspor, antara lain kakao, sarang burung walet, tuna, sidat, kelapa, serta komoditas pertanian dan perikanan lainnya.
Namun, potensi tersebut perlu diikuti kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan negara tujuan, termasuk aspek mutu, kesehatan, keamanan dan ketentuan teknis.
Hidayat menilai Badan Karantina Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung kesiapan tersebut, khususnya dalam memastikan komoditas dan produk asal Sulawesi Tengah memenuhi standar yang dipersyaratkan sebelum memasuki pasar luar negeri.
Selain karantina dan standardisasi, menurut Hidayat, akses pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha. Dukungan pembiayaan diperlukan agar pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memenuhi kebutuhan pengembangan produk dan pasar.
Pemerintah dalam kegiatan tersebut juga mendorong pengembangan Klinik Ekspor di Sulawesi Tengah sebagai ruang pendampingan bagi pelaku usaha, mulai dari proses produksi hingga komoditas siap dikirim ke pasar internasional.
Hidayat berharap berbagai dukungan tersebut dapat terintegrasi sehingga pelaku UMKM tidak berjalan sendiri dalam mempersiapkan produknya menuju pasar ekspor.
“Ke depan kita ingin produk Sulawesi Tengah tidak hanya dikenal di daerah sendiri. Produk kita harus mampu bersaing dan hadir di pasar nasional maupun internasional. Ini membutuhkan keberanian pelaku usaha, tetapi juga dukungan dan kolaborasi semua pihak,” tegasnya.
Gerakan 1.000 Pelaku Usaha Berani Ekspor tersebut dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding, Gubernur Sulawesi Tengah, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah, jajaran pemerintah daerah, kementerian/lembaga, eksportir serta pelaku UMKM.
