DPRD Sulteng Soroti Keadilan Hasil Tambang, Safri Dorong Optimalisasi Penerimaan Negara dan Daerah

SAFRI DUKUNG INSTRUKSI PRABOWO- 70 PERSEN HASIL TAMBANG HARUS KEMBALI UNTUK RAKYAT! / Foto: Instagram @muhammadsafri

Soalparigi.id – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyoroti pentingnya pemerataan manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan yang menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi di daerah tersebut.

Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menyatakan dukungannya terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai pengelolaan hasil pertambangan, termasuk dorongan agar minimal 70 persen hasil pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dinikmati negara.

Menurut Safri, kebijakan tersebut perlu menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pertambangan sekaligus memastikan kekayaan sumber daya alam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menilai, optimalisasi penerimaan negara harus berjalan seiring dengan kepentingan daerah penghasil, terutama Sulawesi Tengah yang memiliki aktivitas pertambangan dan industri pengolahan mineral cukup besar.

“Daerah jangan hanya menanggung dampak lingkungan, beban infrastruktur, dan persoalan sosial akibat aktivitas pertambangan. Masyarakat juga harus merasakan manfaat ekonomi secara adil dan proporsional,” ujar Safri.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap produksi, penjualan, pencatatan hingga ekspor hasil tambang. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus memastikan kewajiban perusahaan pertambangan dipenuhi sesuai ketentuan.

Bagi Sulawesi Tengah, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan optimalisasi pendapatan negara, tetapi juga menyangkut keadilan fiskal bagi daerah penghasil.

Safri berpandangan, peningkatan penerimaan negara dari sektor pertambangan perlu diikuti kebijakan distribusi yang memperhatikan kontribusi dan beban daerah, termasuk melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH).

Dalam konteks itu, DPRD Sulteng memiliki kepentingan untuk terus mengawal kebijakan pengelolaan sumber daya alam agar manfaat ekonomi pertambangan tidak berhenti pada peningkatan angka produksi dan investasi, tetapi turut mendorong kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah.

Safri menyebut, semangat tersebut sejalan dengan prinsip ekonomi konstitusi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, bahwa pengelolaan kekayaan alam harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Prabowonomics harus sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945. Kekayaan alam harus dikelola untuk kepentingan bangsa, penerimaan negara harus dioptimalkan, dan hasilnya harus kembali kepada rakyat,” tegasnya.

Ia juga mengaitkan semangat tersebut dengan perjuangan Laskar Pasal 33 Sulawesi Tengah dalam mendorong penerapan prinsip ekonomi konstitusi pada pengelolaan sumber daya alam.

Menurutnya, tantangan ke depan bukan hanya meningkatkan penerimaan dari sektor pertambangan, melainkan memastikan manfaatnya terdistribusi secara berkeadilan, terutama bagi masyarakat di daerah penghasil.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *